Presiden Takut Inflasi, Rakyat Cemas Sembako Naik

JAKARTA - Krisis ekonomi global mendorong terjadinya lonjakan inflasi di beberapa negara. Agar tak ketularan, Presiden Jokowi meminta para anak buahnya untuk mencegah hal tersebut. Jokowi takut lonjakan inflasi akan mengancam ekonomi nasional. Di saat Jokowi takut inflasi, rakyat sendiri cemas harga BBM akan naik yang pada akhirnya membuat harga sembako akan naik pula.

Jokowi menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, kemarin. Hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat, Airlangga Hartanto; Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan sejumlah menteri lainnya.

Dalam pembukaan rapat, Jokowi mengatakan, krisis global akibat pandemi Covid-19 yang ditambah dengan perang Rusia-Ukraina mendorong terjadinya lonjakan inflasi hampir di semua negara. Seperti, Uni Eropa di 8,9 persen, Amerika Serikat di 8,5 persen, dan Turki yang mencapai 79 persen. Sementara, Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Meski inflasi Indonesia lebih kecil dibandingkan negara lain, Jokowi tetap mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama menjaga inflasi.

Jokowi yakin, Pemerintah mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3 persen jika seluruh kepala dae rah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).

“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan TPIP. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi,” kata Jokowi.

Selain itu, eks Wali Kota Solo ini juga mengingatkan jajarannya jangan senang dulu angka inflasi masih kecil. Menurutnya, angka inflasi Indonesia yang ada di angka 4,94 persen karena Pemerintah menahan kenaikan harga BBM dengan mengucurkan subsidi energi hingga Rp 502 triliun.

“Pertalite, Pertamax, solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh Pemerintah yang besarnya itu, hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp 502 triliun, angkanya gede sekali,” bebernya.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui, pengendalian inflasi penuh tantangan imbas kenaikan harga komoditas sebagai buntut kondisi geopolitik global. Meski begitu, TPIP dan TPID akan terus berupaya melakukan berbagai program dan kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif.

Menurut dia, terkendalinya inflasi saat ini karena sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta Bank Indonesia (BI) dalam berbagai program kebijakan pengendalian inflasi. TPIP dan TPID telah melak sanakan berbagai program kebijakan dalam kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Gubernur BI, Perry Warjiyo memprediksi, inflasi 2022 berisiko melebihi target yang ditetapkan, yakni 3 persen plus minus 1 persen. Terutama disebabkan tingginya inflasi kelompok pangan 11,47 persen. “Mestinya tidak lebih dari 5 persen, atau maksimal 6 persen,” kata Perry.

Lalu apa kata ekonom? Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengamini, terjaganya inflasi saat ini karena harga BBM tidak naik. Hitungannya, jika Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, bukan tidak mungkin inflasi tembus 6-6,5 persen secara tahunan.

Sebab itu, Pemerintah harus memikirkan efek kenaikan harga terhadap UMKM. Karena BBM subsidi bukan hanya dinikmati kendaraan pribadi, tetapi juga digunakan untuk kendaraan operasional UMKM.

“Jika harga BBM naik, maka harga sembako akan naik. Ini yang dicemaskan rakyat,” katanya. (rm.id)