Zulhas Tolak Wacana Presiden Dipilih MPR

JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menolak tegas wacana pemilihan Presiden melalui MPR. Menyetujui wacana itu, sama saja mengkhianati amanat reformasi

“Jadi, kalau saya, pemilihan harus langsung oleh rakyat, tidak boleh diubah-ubah," kata Zulhas, di Kantor DPP Jakarta, kemarin.

Menteri Perdagangan menegaskan, mekanisme Pemilu langsung merupakan amanat reformasi yang tidak boleh diubah. Setelah rezim Orde Baru tum­bang, telah berganti mekanisme pemilihan Presiden dari dipilih MPR menjadi Pemilu langsung oleh rakyat.

Mantan Ketua MPR ini mengamini, tidak menutup ke­mungkinan terjadi dinamika politik yang menghendaki agar Pemilu langsung diubah. Namun jika terjadi, pelaksanaannya ha­rus sangat hati-hati. Perubahan sistem demokrasi tersebut perlu dikaji secara bertahap.

Diketahui, Ketua Umum PAN, Zulhas mendapatkan kunjungandari pimpinan MPR bertajuk 'Silaturahmi Kebangsaan Guna Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional'. Di antaranya, hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, berbagai pihak merasa pri­hatin, biaya demokrasi Indonesia sangatmahal. Untuk itu, kata dia, perubahan secara bertahap perlu dipikirkan demi mengem­balikan sistem demokrasi pada jati diri bangsa. “Itu yang jadi perhatian kami. Akan tetapi, bukan berarti kami mengubah Pilpres kita menjadi kembali ke MPR. Itu pandangan Pak Zul," kata Bamsoet.

Selain itu, kata dia, dalam safari politik yang dilakukan MPR, terdapat sejumlah aspirasi seperti asumsi bahwa Indonesia membutuhkan kembali pokok-pokok haluan negara demi mem­bangun rencana jangka panjang yang berkesinambungan.

Menurutnya, Zulhas pun ber­pandangan sama terkait aspirasi itu. "Dari persoalan-persoalan itu tadi, kami sampaikan kepada Pak Zul, Pak Zul berpandangan bahwa Indonesia butuh pokok-pokok haluan negara," katannya.

Bamsoet menjelaskan Silaturahmi Kebangsaan diperlukan agar MPR bisa tetap membumi di berbagai kalangan, menjadi rumah kebangsaan yang menja­ga kemajemukan bangsa, penga­wal ideologi Pancasila, penegak konstitusi dan kedaulatan rakyat, dan menjadi benteng bagi tetap berdirinya NKRI.

Sebelumnya, wacana dikem­balikan pemilihan Presiden ke MPR digaungkan mantan Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais. Pendiri PAN ini mengaku naif ketika dulu mengubah sistem pemilihan presiden dari tidak langsung menjadi lang­sung, dengan harapan dapat menekan terjadinya politik uang.

"Jadi mengapa dulu saya selaku Ketua MPR itu, melucuti kekua­saannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih Presiden, dan Wakil Presiden, itu karena peng­hitungan kami dulu perhitungannya agak naif," kata Amien, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

"Sekarang saya minta maaf. Jadi dulu, itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 ju­ta pemilih, mana mungkin? Perlu puluhan, mungkin ratusan triliun.Ternyata mungkin. Nah itu," sesalnya.