Menkeu Sri Mulyani Happy, Penerimaan Pajak Negara Tembus 1.000 T

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani lagi happy. Pasalnya, penerimaan pajak negara per Juli 2024 tembus Rp 1.045,32 triliun.

Kabar baik tersebut disampaikan Sri Mul saat Konferensi Pers bertema “APBN Kita” Edisi Agustus 2024, yang digelar secara hybrid, Selasa (13/8/2024).

Sri Mul mengenakan baju berwarna hitam dengan corak bunga. Mantan Direktur Bank Dunia itu, diapit dua wakilnya: Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Hadir juga jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

Awalnya, Sri Mul menjelaskan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Kemudian, menjelaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Saat menjelaskan kondisi APBN, wajah Sri Mul terlihat berbinar-binar. Salah satunya, saat bicara penerimaan pajak per 31 Juli sudah mencapai Rp 1.045,32 triliun atau 52,56 persen dari total target Rp 2.307,9 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp 593,76 triliun. Namun, realisasi tersebut turun -3,04 persen atau setara 55,84 persen dari target. PPh migas juga mengalami kontraksi -13,21 persen. Realisasi penyerapan PPh migas hingga Juli tercatat sebesar Rp 39,32 triliun atau 51,49 persen dari target.

Awalnya, Sri Mul menjelaskan kondisi ekonomi global yang masih belum stabil. Kemudian, menjelaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Saat menjelaskan kondisi APBN, wajah Sri Mul terlihat berbinar-binar. Salah satunya, saat bicara penerimaan pajak per 31 Juli sudah mencapai Rp 1.045,32 triliun atau 52,56 persen dari total target Rp 2.307,9 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp 593,76 triliun. Namun, realisasi tersebut turun -3,04 persen atau setara 55,84 persen dari target. PPh migas juga mengalami kontraksi -13,21 persen. Realisasi penyerapan PPh migas hingga Juli tercatat sebesar Rp 39,32 triliun atau 51,49 persen dari target.

Kata Sri Mul, kontraksi PPh nonmigas ditengarai pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas turun. Sedangkan, perlambatan serapan PPh migas utamanya dipengaruhi penurunan lifting migas.

Namun, kata dia, kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) meningkat 7,34 persen. Realisasi serapan dari komponen ini tercatat Rp 402,16 triliun atau 49,57 persen. Adapun, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mencapai Rp 10,07 triliun. Nilai tersebut tumbuh 4,14 persen.

Menurut Sri Mul, penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatatkan kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sementara peningkatan kinerja PBB dan pajak lainnya ini ditopang penerimaan PBB dari sektor pertambangan.

Di sisi lain, APBN mengalami defisit Rp 93,4 triliun hingga Juli 2024. Defisit APBN 2024 ini minus 0,41 persen dari PDB. Namun, Sri Mul menegaskan, defisit tersebut masih kecil dibandingkan total target defisit APBN tahun ini sebesar 2,2 persen.

Sehingga, secara keseluruhan, kinerja APBN hingga Juli masih menunjukkan perkembangan perbaikan. Hal itu dilihat dari pendapatan negara yang mencapai Rp 1.545,4 triliun hingga Juli 2024.

“Ini artinya, kami telah mengumpulkan 55,1 persen dari target APBN tahun ini. Kalau Anda lihat gross-nya 4,3 persen itu jauh lebih kecil dari gross negatif bulan lalu yang sekitar 7 persen. Jadi, ini sudah mulai membaik, sekarang gross negatifnya mengecil di 4,3 persen,” tutur Sri Mul

Menurut Sri Mul, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juli 2024 telah mencapai Rp 1.638,8 triliun. Artinya, Pemerintah sudah membelanjakan 49,3 persen dari Pagu.

“Kalau kita lihat gross dari belanja cukup tinggi dan ini konsisten meskipun kalau dibandingkan bulan lalu yang sekitar 14 persen ini agak menurun pertumbuhannya, tapi ini pertumbuhan tinggi,” ujarnya.

Lalu apa kata DPR? Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, tak segan memuji capaian ini. Secara hitungan, ketika Juli penerimaan dari sisi pajak lebih dari 50 persen, sudah on the track.

Dengan capaian ini, Hendrawan memprediksi, beban Sri Mul Cs tidak terlalu berat. “Karena biasanya di tiga bulan terakhir tahun kalendar, Kemenkeu dibuat pusing,” katanya, saat dihubungi, Selasa (13/8/2024).

Lagipula, kata politisi PDIP ini, pemenuhan target pajak 2024 terasa lebih berat. Indikatornya sangat nyata, mulai dari turunnya harga-harga komoditas ekspor, badai deindustrialisasi, dan pelemahan daya beli masyarakat.

Sebab itu, Hendrawan meminta, Sri Mul tetap waspada dalam merespons perekonomian global, dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

“Menjalankan tertib administrasi dan mengurangi peluang-peluang kebocoran,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, capaian ini perlu diapresiasi. Menurutnya, penerimaan pajak saat ini bisa memudahkan Pemerintah mencapai target.

“Kalau sudah 52,26 persen, saya kira lumayan bagus. Akhir tahun ada peluang mencapai target,” ulas Piter saat dihubungi, Selasa (13/8/2024).

Meski begitu, ia meminta Pemerintah tak jumawa. Sebab, Sri Mul seharusnya bisa meningkatkan penerimaan pajak. Meski diakuinya, hal itu tidak bisa dicapai dalam waktu dekat. Sehingga, harapannya ada di Pemerintahan selanjutnya.

Namun, kebijakan dari Pemerintah baru harus dibuat terukur. “Semoga ada terobosan yang bisa memacu penerimaan pajak, tanpa membebani pengusaha,” tutup Piter.