Reshuffle Kerakyatan

JAKARTA - Reshuffle kabinet sudah di depan mata. Demikian kabar yang beredar. Setidaknya, ada dua posisi yang akan segera diisi.

Pertemuan Ketua Umum NasDem Surya paloh dengan Presiden Jokowi, Jumat sore (19/8), juga memperkuat potensi kemungkinan reshuffle.

Karena, dalam pertemuan tersebut beredar “isu” bahwa Surya Paloh sudah pamit ke Presiden Jokowi terkait Pilpres 2024.

NasDem membantah kabar tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, hubungan partainya dengan Presiden Jokowi justru semakin solid.

Isu itu, disertai isu-isu lainnya yang mewarnai pemberitaan, seperti kasus Ferdi Sambo yang melebar kemana-mana, memperkuat dugaan bahwa reshuffle sudah dekat.

Yang pasti, saat ini ada dua posisi yang kosong. Pertama, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Kedua, Wakil Menteri Luar Negeri.

Posisi Menteri Pan-RB hingga saat ini belum terisi setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada 1 Juli 2022.

Sedangkan kursi Wakil Menteri Luar Negeri tidak terisi setelah Mahendra Siregar mengemban tugas baru sebagai Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengisian dua kursi tersebut bisa dibarengi dengan pergeseran beberapa posisi menteri. Bahkan, ketika reshuffle terakhir, Juni 2022, pergantian menteri dari parpol, terkait isu dan peta politik 2024, sudah ramai beredar.

Dalam jangka agak panjang, reshuffle “pasti” terjadi di 2023. Karena, beberapa menteri berpotensi mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Sebut misalnya Prabowo Subianto yang sudah dideklarasikan oleh Gerindra.

Apa pun yang melatarinya, isu reshuffle yang cenderung elitis perlu beririsan dengan isu-isu kerakyatan. Misalnya, mengatasi harga-harga yang melambung.

Isu kerakyatan perlu mendapat perhatian penting dan serius. Karena, perkembangan geo politik global, membuat kondisi ekonomi ke depan menjadi samar-samar. Tidak pasti. Naik turun. Maju mundur. Rakyat akan sangat terdampak. Dampaknya bisa kemana-mana.

Bantuan yang menyebar kepada rakyat kecil, dalam berbagai bentuk, harus segera diberikan. Karena, harga-harga yang terus melambung akan memperparah kondisi ekonomi rakyat. Jangan sampai harga-harga terlampau jauh meninggalkan bantuan. Jangan telat.

Anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank, juga perlu dicairkan untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat. Pada Mei 2022, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlahnya sekitar Rp 200 triliun.

Demikian pula anggaran yang menyebar di berbagai kementerian, harus segera disalurkan. Jangan diselewengkan atau terkorupsi. Jangan ada prinsip bahwa “akhir tahun adalah saat-saat tepat untuk menggelar kegiatan sekadar untuk menghabiskan sisa anggaran”.

Perombakan kabinet harus bermisi “reshuffle kerakyatan”. Pemerintah perlu memiliki tim yang solid dan fokus. Para menterinya tidak memiliki “beban” apapun. Hanya demi Rakyat. Sesederhana itu. Karena, itulah esensinya. (rm.id)