Suksesi Di Partai Kurang Menarik, Ketumnya Rame-rame Dipilih Aklamasi

JAKARTA - Empat parpol pendukung pemerintah: Golkar, PAN, PKB, dan NasDem, sama-sama menggelar kongres dalam waktu berdekatan. Acaranya digelar meriah. Ada yang di Jakarta, ada juga yang di luar Jakarta. Namun, ajang suksesi itu, terlihat kurang menarik karena pemilihan ketumnya rame-rame dilakukan secara aklamasi. Tak ada perlawanan sengit atau tarung gagasan dan dukungan. Apakah ini menunjukkan budaya musyawah mufakat sedang booming, atau sebenarnya kaderisasi di partai yang mandek? Sehingga yang layak jadi ketum hanya itu lagi, itu lagi...

Partai yang duluan menggelar suksesi adalah Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini menggelar Munas Luar Biasa (Munaslub), setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketua umum.

Sepekan setelah Airlangga mundur, Golkar menggelar Munaslub pada 20-21 Agustus 2024. Bahlil Lahadalia terpilih sebagai Ketum Golkar secara aklamasi. Mulusnya jalan Bahlil menuju puncak beringin, karena memang tak ada nama lain yang muncul sebagai penantang.

Setelah Golkar, giliran PAN yang menggelar Kongres ke-6 di Jakarta, tanggal 23-24 Agustus 2024. Zulkifli Hasan terpilih kembali sebagai ketua umum periode 2024-2029. Seperti Bahlil di Golkar, Zulhas-sapaan Zulkifli juga tak memiliki pesaing.

Usai PAN, giliran PKB menggelar Muktamar ke-6 di Bali, tanggal 24-25 Agustus 2024. Lagi-lagi, pemilihan ketum di PKB juga dilakukan secara aklamasi. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terpilih sebagai Ketum tanpa ada pesaing dari kalangan internal.

Terakhir, giliran NasDem yang menggelar Kongres. Hari ini (27/8/2024) rencananya, agenda Kongres ke-III NasDem di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta akan memilih ketua umum baru. Namun, melihat dukungan dari seluruh pengurus yang ada, sudah bisa dipastikan, Surya Paloh akan kembali dipilih sebagai Ketum secara aklamasi.

“38 DPW bersepakat. Mereka meminta aklamasi untuk Pak Surya. Cuma, kami punya mekanisme kepartaian, majelis tinggi. Besok (hari ini), akan diputuskan,” kata Ketua Stering Commitee (SC) Kongres III Partai NasDem, Willy Aditya, Senin (26/8/2024).

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menegaskan, seluruh DPP, DPW, DPC, dan sayap partai mendukung Paloh untuk memimpin kembali NasDem. Sebab, kepemimpinan Paloh dibutuhkan untuk mencapai target NasDem: minimal jadi runner up Pileg 2029.

“Tidak ada calon, meskipun kami mulai memiliki kader yang cukup mumpuni, tapi kecintaan dan kepercayaan seluruh kader masih bertumpu pada beliau,” tutur Irma.

Fenomena aklamasi dalam suksesi kepemimpinan di partai mendapat kritik dari Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurutnya, suksesi partai jadi berkualitas jika ada kompetisi, rivalitas, yang bisa terjadi jika ada kandidat lain.

“Karena tidak ada kandidat lain, dan menganggap kuat, atau didukung Pemerintah, saya melihat suksesi di partai jadi tidak menarik,” ulas Ujang.

Ujang menyebut, dalam konteks demokrasi, kompetisi seharusnya melahirkan kompetisi yang sehat. Faktanya, saat ini tidak ada lawan tanding, sehingga suksesi datar-datar saja.

“Biasa-biasa saja, tidak menarik. Hari ini begitu fenomenanya, praktis saja, agar kelihatannya tidak lama-lama, tidak berdarah-darah,” ucap Ujang.

Ia juga menyoroti waktu suksesi partai yang cenderung bersamaan. Dia curiga, ada tekanan politik dari luar yang membuat parpol rame-rame gelar kongres jelang pendaftaran Pilkada 2024. “Mungkin ada intervensi dan takut dikerjain,” pungkasnya.

Namun, partai-partai membantah pemilihan ketum secara aklamasi karena tidak ada demokrasi. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, aklamasi di Munaslub Golkar tak bisa dihindarkan. Lagipula, keputusan tersebut sudah terang benderang.

“Apa yang mesti dijelaskan? Kan sudah jelas,” kata Dave, memastikan.

Ia menjelaskan, aturan main munaslub sudah disepakati. Pendaftaran dibuka sebelum munaslub berlangsung, dan hanya Bahlil yang mendaftar sebagai suksesor Airlangga Hartarto.

“Tim verifikasi mengumumkan, hasilnya adalah hanya Pak Bahlil yang memenuhi persyaratan,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Begitu juga dengan PAN. Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, aklamasi di partainya karena pemegang hak suara dan tokoh senior sepakat meminta Zulhas memimpin lagi.

Alasannya, karena Menteri Perdagangan itu berhasil memimpin PAN menghadapi Pilpres dan Pileg 2024. Hal itu bertolak belakang dengan hasil lembaga survei yang menyebut PAN tak akan lolos ambang batas parlemen.

“Mereka salah semua. Di bawah kepemimpinan Bang Zul, suara dan kursi PAN naik. Bahkan presentase kenaikan kursinya lebih tinggi dari PKS yang mengambil sikap oposisi,” ulas Dradjad.

Lagipula, tidak ada calon selain Zulhas. Ia juga memastikan tidak ada intervensi dari Presiden Joko Widodo atau siapapun. Wacana aklamasi Zulhas dan penyelenggaraan kongres saat ulang tahun sudah digagas sejak Juni 2024.

“Seingat saya, tidak lama setelah MK menyelesaikan kasus sengketa Pileg. Saya tahu betul asal-usul gagasan tersebut di internal PAN. Jadi sama sekali bukan gagasan, apalagi intervensi pihak luar,” tegas Dradjad.

Pembelaan juga datang dari PKB. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menilai, Cak Imin merupakan konsolidator partai terbaik. Terbukti dari capaian suara PKB, dan posisinya sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Luluk menegaskan, struktur PKB kokoh dan solid. Ditambah lagi, tingkat kepercayaan terhadap Cak Imin sangat tinggi. Terlebih komunikasinya tanpa jarak, dan intens melakukan konsolidasi melalui berbagai saluran.

“DPC dan DPW bulat memberikan dukungan secara aklamasi dan memberikan kesempatan sebagai mandatoris tunggal,” tegas anggota Komisi VI DPR ini.

Luluk mengakui semlat ada yang deklarasi melawan Cak Imin, tapi layu sebelum berkembang. “Wong kehendak peserta muktamar yang membawa suara mandat adalah aklamasi,” cetusnya.

Ia mengungkapkan, kerja penguasa dari waktu ke waktu memang melakukan intervensi, termasuk ke partai-partai dengan berbagai tujuan. Harapannya, demokrasi semakin baik, sehat, dan berkualitas. “Partai politik harus kuat. Jika parpol lemah, apalagi dilemahkan, maka ini akan menjadi ancaman bagi demokrasi dan keadaban publik,” pungkasnya.