Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran, Anggaran 2025 Dipotong Kemenkeu

JAKARTA - Sejumlah menteri mengeluh anggarannya tahun 2025 dipotong Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemotongan tersebut akan berdampak pada program-program yang telah disiapkan. Mereka pun rame-rame minta tambahan anggaran ke DPR.

Salah satu kementerian yang anggarannya dipotong adalah Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menyayangkan pemotongan itu.

Protes tersebut disampaikan Erick saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dalam paparannya, dia menjelaskan, anggaran Kementerian BUMN tahun 2024 dipatok Rp 284 miliar. Anggaran tersebut dipotong dari sebelumnya Rp 308 miliar. Nah, pada 2025, anggaran kementeriannya kembali dipangkas menjadi Rp 277 miliar.

"Kami berharap, ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar," pinta Erick.

Menurut Erick, anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan banyaknya prestasi yang dicatatkan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Termasuk dalam hal memberikan kontribusi kepada keuangan negara. 

"Kalau kita lihat kontribusi perpajakan (BUMN) terus meningkat, karena tidak lain memang kinerja perusahaan membaik," ungkapnya.

Dia pun membeberkan capaian BUMN yang berhasil meningkatkan kontribusi fiskal kepada negara. Baik melalui setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP).

Kata Erick, dalam tiga tahun terakhir, total kontribusi BUMN kepada negara senilai Rp 1.940 triliun. Rinciannya, pajak sebesar Rp 1.391,4 triliun, lalu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lainnya sebesar Rp 354,2 triliun, dan dividen sebesar Rp 194,4 triliun.

Kemudian, Erick menyampaikan, pendapatan BUMN pada 2023 pun mencapai Rp 2.933 triliun, atau naik dari 2020 yang sebesar Rp 1.930 triliun. Kemudian laba bersih tercatat melonjak 11,2 persen menjadi Rp 327 triliun, dari 2020 yang sebesar Rp 13 triliun.

Dengan dasar tersebut, Erick meminta dukungan Komisi VI DPR untuk mendapat tambahan anggaran di 2025. Dia berharap, pada Oktober ini, sudah ada responnya.

Senada dengan Erick, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi juga mengeluhkan pemotongan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurut dia, pada 2025, anggaran Kemenhub dipatok Rp 24,76 triliun. Sedangkan pada 2024 alokasi anggaran Kemenhub sebesar Rp 38,6 triliun, kemudian mengalami rekomposisi sehingga pagu efektifnya sebesar Rp 43,47 triliun.

Budi Karya memahami hal ini terjadi hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga, tapi dia menyebutkan masih banyak kegiatan prioritas dan mendasar yang belum bisa terakomodir dalam pagu anggaran tersebut.

“Kami telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Anggaran 2025 sebesar Rp 7,68 Triliun,” kata Budi Karya saat Raker dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Kamis (29/8/2024).

Permintaan tambahan anggaran juga disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Permintaan tersebut disampaikan saat Raker dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Rabu (28/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Basuki minta tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 61,31 triliun. Basuki mengatakan, pagu anggaran 2025 yang semula ditetapkan Rp 75,63 triliun masih kurang untuk mencapai target pembangunan.

Menurutnya, usul tambahan anggaran Rp 61 triliun itu juga telah sesuai arahan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini juga telah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Kementerian PUPR telah mempertajam usul kebutuhan anggaran menjadi sebesar Rp

136,95 triliun. Saat ini, pagu anggaran 2025 Rp 75,63 triliun. Sehingga, masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun," kata Basuki.

Lalu bagaimana tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani? Sri Mul pernah mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi sumber operasional kementerian/lembaga harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini demi menjaga keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

“Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan, terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya. Sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” tegas Sri Mul.

Sementara, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengungkapkan, sudah tepat para menteri protes terhadap pemotongan anggaran. Pasalnya, mereka yang tahu kebutuhannya.