Tren Anggaran Kemensos Turun, Apa Angka Kemiskinan Turun..?

JAKARTA - Senayan menyoroti tren penurunan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tahun 2021. Namun, penurunan anggaran ini tidak berbanding lurus dengan jumlah masyarakat miskin yang setiap tahun naik.

Anggota Komisi VIII DPR MF Nurhuda Yusro mengung­kapkan hal tersebut dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kompleks Par­lemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

“Tren menurun itu apakah ber­banding lurus dengan naiknya tingkat kesejahteraan masyara­kat atau dengan turunnya angka kemiskinan?” tanya Nurhuda.

Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, menyebutkan data kemiskinan cenderung naik tu­run dari tahun ke tahun. Jika ke­sejahteraan rakyat naik dengan turunnya angka kemiskinan, maka penurunan anggaran Ke­mensos adalah sesuatu hal yang bisa diterima.

“Tapi kalau terjadi sebaliknya atau tidak berbanding lurus, itu sebenarnya agak memprihatinkan,” ujarnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti. Dia mempertanyakan dasar kebi­jakan Pemerintah menurunkan anggaran Kemensos yang sebe­lumnya pada tahun 2024 sebesar Rp 79,9 triliun, menjadi Rp 77,1 triliun tahun 2025.

Endang menuturkan, Pani­tia Kerja RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyoroti metode yang digunakan dalam penanganan kasus miskin ekstrem. Dia mengusulkan penanganan orang yang kurang beruntung itu bukan dengan pemberian bantuan sosial.

“Istilahnya tidak sekadar 'dibangunkan rumah' namun diberikan kail. Percuma rumah bagus tetapi tidak bisa makan karena mereka tidak bisa bekerja,” tuturnya.

Dia bilang, pagu anggaran sosial di Kemensos pernah menembus angka Rp 108 triliun, kini tersisa Rp 77,2 triliun.

Karena itu saya support per­mintaan tambahan anggaran untuk Kemensos selama masih realistis untuk kemaslahatan umat,” tambahnya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan penurunan anggaran di kementerian yang dipimpinnya. Bah­kan untuk tahun 2025, pagu APBN Kemensos hanya menca­pai RP 77,2 triliun, turun cukup besar dari tahun 2024 sebesar Rp 79,9 triliun.

Risma menjelaskan, pagu indikatif Kemensos Tahun 2025 sebesar Rp 77,2 triliun. Adapun postur anggaran ini apabila dibe­dakan dari program itu, terdiri dari program untuk perlidungan sosial sebesar Rp 76 triliun dan program dukungan manajemen Rp 1,2 triliun.

“Itu termasuk gaji dan belanja pegawai,” katanya.

Dia juga memberikan catatan untuk anggaran tahun 2025, Kemensos tidak lagi menganggarkan program pemberian makanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Padahal di ta­hun ini ada dianggarkan sebesar Rp 314 miliar.

“Menurut saya (program permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas) ini ha­rus tetap ada. Karena banyak sekali kami temukan di lapangan mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan saya pernah ke Barito Kuala itu kasihan betul,” ungkapnya.

Menurut Risma, kemungkinan besar Kemenkeu dan Bappenas bingung dengan program ini. Sebab, program permakanan siang untuk lansia dan penyan­dang disabilitas ini tidak masuk dalam konsep program gizi masyarakat.

“Jadi permakanan sekarang itu kan untuk gizi, tapi yang ini untuk bertahan hidup. Karena saya pernah menemukan ada kasus kakaknya jadi gila karena adiknya down syndrome, se­mentara tidak ada keluarga yang merawat. Itu kita bantu bantu dengan permakanan,” katanya

Untuk itu, Risma meminta dukungan kepada Komisi VIII DPR agar program ini bisa diper­juangkan tetap ada tahun 2025. Program ini sangat penting, jangan sampai ada lansia me­ninggal karena kelaparan atau disabilitas mengalami kelaparan karena tidak bisa bisa apa-apa.

“Apalagi tidak semua kabupaten/kota itu memiliki tem­pat penampungan. Menurut saya ini harus diperjuangkan,” tegasnya.