Sekjen PBNU Dilantik Jadi Mensos, PDIP Tak Ajukan Kadernya Untuk Pengganti Risma

JAKARTA - Presiden Jokowi resmi melantik Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial menggantikan politisi PDIP, Tri Rismaharini alias Risma yang mundur karena maju di Pilgub Jawa Timur. Meski kursi Risma bukan diisi kader PDIP lagi, Banteng tetap santuy.

Gus Ipul-sapaan Saifullah Yusuf-dilantik sebagai Mensos oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024) pukul 09.00 WIB. Pelantikan dilakukan atas dasar Surat Keputusan Presiden Nomor 102B 2024 tentang Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Dalam pelantikan ini, Jokowi juga melantik Irjen Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Usai pelantikan, Gus Ipul mengatakan, ingin fokus pada penyesuaian dan penataan strategi kebijakan guna memastikan kelancaran program sosial di seluruh Indonesia. "Ya, pasti Presiden punya maksud, di antaranya menata masa transisi," katanya.

Dengan durasi kerja yang relatif singkat sebagai Mensos, dia akan menjalankan sejumlah arahan Presiden yang belum dituntaskan oleh pejabat pendahulu. Karena itu, pihaknya akan segera menemui Plt Mensos, Muhadjir Effendy untuk berkoordinasi terkait program-program yang harus dikerjakan di Kementerian Sosial di sisa periode 2019-2024.

Gus Ipul juga mengumumkan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wali Kota Pasuruan. “Otomatis itu," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Lalu apa tanggapan PDIP soal kursi Mensos tak diisi kadernya lagi? Politisi Senior PDIP yang juga Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan, kocok ulang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, PDIP enggan mempermasalahkan kursi Mensos tidak lagi diisi oleh politisi Banteng.

Presiden mau menunjuk siapa, itu kan hak sepenuhnya Presiden," kata Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Senada disampaikan Juru Bicara PDIP, Chico Hakim. Kata Chico, PDIP memang tidak menyodorkan nama kadernya untuk menggantikan posisi Risma di Kemensos. "Nggak ada masalah dengan pergantian yang diisi oleh bukan kader PDIP," ucap Chico.

Lagipula, kata dia, Pemerintahan Jokowi sebentar lagi purnatugas. Karena itu, buat apa PDIP menyodorkan suksesor Risma di sisa jabatan yang tak lagi krusial untuk membantu pemerintahan.

"Saya rasa kenapa Bu Risma mengundurkan diri, karena sudah menuntaskan pekerjaan-pekerjaan beliau di kementerian,” tegasnya.

Untuk diketahui, kursi Mensos pada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sudah dua kali diisi politisi PDIP. Mulai dari Juliari Peter Batubara sampai Risma.

Dengan digantinya Risma oleh Gus Ipul, kursi menteri PDIP juga ikut berkurang di kabinet dari yang semula enam orang. Sebelumnya, Jokowi sudah mengganti politisi PDIP Yasonna Laoly dari kursi Menteri Hukum dan HAM dengan Politisi Gerindra Supratman Andi Agtas. Ditambah rencana Pramono yang akan mundur pada 22 September 2024 karena maju di Pilkada Jakarta.

Kini, menteri PDIP yang masih bertahan adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menilai wajar PDIP tetap santuy menyikapi pengganti Risma di kabinet bukan kadernya. Selain waktu pemerintahan Jokowi yang tinggal sebentar lagi, juga karena pergantian Risma bukan karena ada masalah.

"Kasus Bu Risma kan bukan karena diberhentikan, melainkan mundur," pungkas Kacung.