Dipanggil Pansus Haji, Menag Yaqut Kunker Ke Eropa

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dipanggil Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR, tapi dia tidak datang karena sedang kunker ke Eropa.

Pansus Angket Haji DPR 2024 memanggil Yaqut, Rabu (18/9/2024), untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Wakil Ketua Pansus Haji DPR, Marwan Dasopang menilai kegiatan Yaqut di luar negeri seharusnya ditunda dulu. "Yang paling penting itu, memikirkan nasib jemaah haji 5 juta lebih orang,” ujar Marwan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Marwan mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kedua. Marwan berharap adik kandung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf tersebut, hadir dalam rapat Pansus Haji DPR.

“Pulang dong untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya,” harapnya.

Marwan melanjutkan, tanpa keterangan dari Yaqut sebenarnya Pansus Haji sudah memiliki data yang cukup mengenai sejumlah masalah penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Namun, menurutnya, keterangan dari Menag tetap penting sebagai pemangku kebijakan terkait pelaksanaan ibadah Haji. Bahkan, kata dia, bisa jadi kerugian jika yang bersangkutan tidak memberi klarifikasi sampai Kesimpulan Pansus Haji dibuat pada 23 September.

Kalau dia tidak datang, tidak ada pengurangan apa pun dari penilaian kami, karena dia tidak punya jawaban. Maka semua item yang kami dapatkan itulah yang menjadi kesimpulan,” ujarnya.

Marwan juga mengatakan, sejumlah anggota Pansus Haji DPR telah berangkat ke Arab Saudi pada 11 September 2024 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024 oleh Kementerian Agama. Marwan menyebut, keberangkatan Pansus tersebut spesifik untuk menyelidiki layanan penyelenggaraan haji. 

Menurut Marwan, temuan di Arab Saudi menguatkan berbagai temuan Pansus Haji soal pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024. Misalnya, Pansus telah mendapatkan gambaran bahwa pihak Arab Saudi sebenarnya menyiapkan area tenda di Mina sesuai dengan jumlah jemaah sehingga tidak perlu berdesak-desakan. 

Menurutnya, bila Indonesia mendapatkan tambahan 20 ribu atau 10 ribu jemaah karena pengalihan jemaah haji reguler menjadi haji plus, maka kesediaan area bisa ditambah. Namun, peluang itu tidak digunakan.

Lalu apa kata pihak Yaqut? Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, M Ali Ramdhani mengatakan, Yaqut saat ini sedang berada di Eropa untuk menjalankan sejumlah agenda penting. 

Salah satu agendanya adalah menghadiri penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) mengenai sertifikasi halal antara Kementerian Agama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Italia. “Hal ini dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 18, 19, dan 20 September 2024,” terang M Ali Ramdhani, di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Ali menambahkan, setelah dari Italia, Yaqut akan melanjutkan kunjungan ke Prancis. Yaqut bakal melaksanakan amanat dari Presiden Jokowi menghadiri pertemuan Internasional untuk Perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Acara ini dijadwalkan terselenggara pada 22 September 2024.

Pertemuan ini akan menjadi forum penting bagi Menteri Agama untuk menyampaikan komitmen Indonesia dalam mencapai perdamaian dunia," pungkas Ali.

Sebelumnya, Anggota Pansus Haji DPR, Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah dua kali mengirimkan surat panggilan kepada Yaqut, Rabu (4/9/2024) dan Selasa (10/9/2024). Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait carut marut penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Namun, kata dia, Yaqut tidak pernah datang. 

“Dia buying time saja, supaya waktu DPR habis,” ujar Marwan, kepada wartawan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Karena itu, Pansus Haji akan kembali memanggil Yaqut untuk ketiga kalinya dalam waktu dekat. Apabila tidak mau bersikap kooperatif, kata dia, Pansus Haji bakal menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan penjemputan paksa.

Sementara, Yaqut sebelumnya membantah, mangkir dari panggilan Pansus Haji. Kata dia, pihaknya belum pernah mendapat surat panggilan dari Pansus Haji DPR. 

Yaqut juga menantang balik Pansus Haji untuk membuka siapa pejabat di kementeriannya yang diduga memainkan kuota haji 2024. Dia meminta Pansus Haji membukanya ke publik.

"Kalau pansus menemukan itu, silahkan dibuka, saya persilahkan semua," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024). 

Dia menegaskan, Kementerian Agama berkomitmen memberikan penjelasan kepada Pansus Haji maupun masyarakat terkait haji 2024. 

Diketahui, Pembentukan Pansus Haji bermula ketika Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR meninjau langsung penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah atau 2024 di Arab Saudi. Timwas Haji kemudian menemukan lima masalah krusial penyelenggaraan haji di bawah kewenangan Kemenag.

Antara lain buruknya layanan dasar, alokasi kuota tambahan jemaah haji yang diduga menyalahi aturan, penempatan tenda tak sesuai maktab, minim ketersediaan mandi, cuci, kakus (MCK), hingga kenaikan ongkos haji.