Koalisi Serahkan ke Prabowo, Isu Banteng Gabung Ke Pemerintahan

JAKARTA - Isu PDIP akan masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto semakin kencang. Menyikapi isu ini, parpol koalisi tak menunjukkan sikap keberatan. Mereka menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo.

Anggota koalisi Prabowo saat ini berjumlah 14 parpol. Yaitu: Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PKS, PPP, PSI, Perindo, PBB, Garuda, Prima, dan Partai Buruh. Parpol-parpol ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, karena sebagian parpol masuk setelah Prabowo ditetapkan sebagai Presiden terpilih.

Mayoritas parpol tersebut tidak masalah jika Prabowo akan menambah kekuatan di koalisinya. Sebab, urusan koalisi merupakan kewenangan penuh Prabowo sebagai Presiden terpilih.

“Presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi, termasuk untuk menteri-menteri,” kata Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS, Ahmad Heryawan (Aher), di Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

Khusus untuk koalisi di parlemen, Prabowo saat ini sudah “menggenggam” 7 dari 8 parpol. Jika PDIP masuk koalisi, maka semua parpol parlemen menjadi pendukung Prabowo.

Aher menyatakan, kondisi tersebut tak perlu dikhawatirkan masyarakat. Mantan Gubernur Jawa Barat ini memastikan, walau masuk jajaran koalisi, DPR akan tetap menjalankan fungsinya. Demikian juga anggota Dewan dari PKS, yang akan tetap melakukan check and balance.

Dia bercerita, hal serupa pernah dilakukan PKS pada era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, PKS tetap kritis walau masuk koalisi SBY.

“Sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi. Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial. Sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR,” jelasnya.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyampaikan sikap serupa. Dia menegaskan, jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan, itu merupakan hal positif.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dari semua elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, termasuk kerja sama antara PDIP dengan partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Meskipun sepenuhnya menjadi keputusan Prabowo.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo selaku Presiden terpilih. Ini hak prerogatif Presiden,” ujar Kamhar, kepada wartawan, Sabtu (21/9/2024).

Kamhar juga merespons soal wacana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Kamhar tak ingin berspekulasi mengenai agenda yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Dia hanya melihat, pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi kebangsaan, karena Prabowo dan Mega adalah tokoh nasional yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Kami yakini silaturahmi kebangsaan ini akan memberikan dampak positif untuk menghadapi tantangan pemerintahan ke depan yang semakin kompleks,” pungkasnya.

Sementara, Ketua DPP PKB, Daniel Johan berbicara sedikit diplomatis mengenai wacana PDIP mau masuk ke pemerintahan Prabowo. Dia menyatakan, perlu ada partai politik yang menjalankan peran sebagai oposisi untuk mengontrol setiap kebijakan Pemerintah.

Namun demikian, keputusan menerima PDIP bergabung dengan koalisi atau tidak, ada di tangan Prabowo. “Masalah (PDIP) masuk atau tidaknya ke koalisi, kita serahkan ke Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih,” ujar Daniel, kepada wartawan, Sabtu (21/9/2024).

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membuka peluang partainya bakal masuk kabinet pemerintahan Prabowo. Putri bungsu Megawati ini mengatakan, saat ini antara PDIP dan Gerindra mulai intens menjalin komunikasi.

“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja (PDIP masuk koalisi Prabowo),” ujar Puan, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

Ketua DPR ini kemudian menjelaskan, rencana pertemuan Mega dan Prabowo hanya sebatas ajang silaturahmi untuk untuk bersinergi demi membangun bangsa. Puan bilang, jika kedua tokoh nasional tersebut bertemu, bukan berarti jadi tanda bahwa PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo.

Puan melanjutkan, rencana pertemuan tersebut memang sudah disusun jauh-jauh hari. Saat ini, PDIP dan Gerindra sedang menunggu waktu dan lokasi yang tepat untuk pertemuan Mega dan Prabowo.

Apakah pertemuan akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden? Puan tak menjawab dengan lugas. “Pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober,” imbuhnya.

Pihak Gerindra pun sudah membuka pintu lebar-lebar jika PDIP mau gabung dengan pemerintah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, komunikasi dengan PDIP berjalan lancar. “Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tetapi seringkali tujuan kita sama,” kata Muzani, Selasa (17/9/2024).

Gerindra menaruh harapan besar kepada semua partai politik untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Muzani menginginkan seluruh elemen bersatu demi menciptakan suasana politik kondusif dan lebih baik.

“Supaya pemerintahannya lebih tenang, rakyatnya bisa lebih tenang. Sehingga ada pertumbuhan ekonomi lebih baik, ada pergerakan masyarakat yang lebih baik, lebih optimis dan lebih yakin menatap masa depan,” tutupnya.