Kabinet Prabowo Mulai Mengerucut, 3 Kementerian Dipecah

JAKARTA - Gambaran susunan kabinet yang dirancang Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai nampak. Beberapa kementerian akan dipecah menjadi dua atau tiga, untuk memastikan para menteri dapat lebih fokus pada bidang masing-masing. Selain itu, akan ada lembaga dan badan setingkat kementerian yang juga diperhitungkan dalam struktur pemerintahan.

Perkembangan mengenai penyusunan kabinet Prabowo ini, disampaikan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Kata Muzani, jumlah pasti menteri yang masuk dalam kabinet masih belum bisa diumumkan. Meski begitu, pembahasan susunan kabinet, termasuk nama menteri, sudah mengerucut.

"Finalisasi sudah mulai mengerucut ke portofolio, mungkin jumlah, dan nama-nama," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Muzani memastikan, Prabowo akan memilih putra-putri terbaik bangsa untuk mengisi posisi di kabinet. Prabowo akan memilih orang-orang yang memiliki keahlian dan profesionalisme di bidangnya masing-masing, sehingga mereka benar-benar memahami tugas yang akan dijalankan.

Dia lalu mengungkapkan rencana Prabowo memecah beberapa kementerian. Kalau saat ini ada 34 menteri, nanti akan ada penambahan.

Muzani bilang, ada banyak fokus yang bakal dikerjakan Prabowo. Konsekuensinya, akan ada kementerian yang dipecah, sehingga jumlah menteri bertambah. Ada yang dipecah menjadi dua kementerian, bahkan ada yang tiga kementerian.

Penambahan jumlah menteri ini, otomatis juga akan berdampak pada jumlah komisi di DPR. Saat ini, di DPR ada 11 komisi. Jumlah komisi tersebut otomatis akan bertambah menyesuaikan dengan jumlah kementerian yang menjadi mitra kerja mereka.

"Kalau dipertahankan 11 komisi yang sekarang ini ada, maka beban di sini (DPR) akan berat dalam hal mitra pemerintah. Karena itu, ada pemikiran ditambah," ucap Muzani.

Soal berapa jumlah komisi di DPR, Muzani belum mau bicara panjang lebar. Kata dia, pembahasan soal itu akan dibicarakan secara khusus setelah anggota DPR baru dilantik.

Perihal perombakan susunan kabinet ini dibenarkan Dewan Penasihat Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, saat menjadi pembicara di UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024). Burhanuddin membocorkan beberapa kementerian yang akan dirombak, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Kementerian Keuangan akan dipecah dengan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketiga komponen tersebut akan disatukan dalam Badan Penerimaan Negara (BPN).

Dia menjelaskan, perubahan kelembagaan dilakukan untuk memastikan bahwa program-program strategis era pemerintahan baru bisa terlaksana dengan dukungan pendanaan yang cukup. Rencananya, perombakan ini akan dimulai pada awal tahun depan.

"Mudah-mudahan, Insya Allah ada Menteri Penerimaan Negara," kata Burhanuddin.

Kepala Badan Penerimaan Negara akan memimpin lembaga setara kementerian yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Untuk Kementerian BUMN, kata eks Gubernur Bank Indonesia ini, akan dilakukan perombakan melalui transformasi kelembagaan. Burhanuddin menjelaskan, nilai total aset BUMN mendekati 1 triliun dolar AS atau sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Namun, kontribusi BUMN terhadap ekonomi masih perlu diperbaiki. Karena itu, diperlukan transformasi bisnis dan struktural agar BUMN bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian negara.

"Ini harus kita perbaiki, tingkatkan dan harus ada transformasi bisnis, transformasi struktural," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, nomenklatur susunan kabinet maupun orang kemungkinan akan selesai pada H-7 atau H-5 sebelum pelantikan Presiden. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan simulasi jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran.

"Jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi," kata Dasco.