Rumah Dinas DPR Bocor Dan Digerogoti Rayap

JAKARTA - Anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah dinas. Sebab, kondisi sebagian rumah dinas DPR yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan, sudah tidak layak. Atapnya bocor, banyak sarang tikus, dan kusen-kusennya digerogoti rayap.

Sekjen DPR, Indra Iskandar meninjau kondisi rumah dinas DPR, di Kalibata, Senin (7/10/2024). Di lokasi, Indra dan jajaran berkeliling mengecek situasi lingkungan di Blok B perumahan DPR. Beberapa rumah masih ada yang ditinggali oleh penghuninya, dan sebagian sudah dikosongkan. Beberapa petugas masih siaga menjaga keamanan hingga menyirami tanaman-tanaman yang ada di taman sekeliling area bangunan rumah dinas.

Setelah berkeliling, Indra mengecek rumah A3-30, di Blok A, yang sudah tidak berpenghuni. Rumahnya cukup besar, tipe 100 meter persegi dengan bangunan dua lantai. Di dalamnya ada lima kamar, satu ruang kerja, ruang keluarga, garasi, halaman belakang, dan dapur.

Dari depan, rumah tersebut nampak normal dan asri. Namun, saat dicek di dalam, kondisi kerusakannya sangat terlihat. Di bagian atas, banyak noda bekas bocor saat hujan, beberapa cat tembok sudah terkelupas.

Indra beserta lalu bergeser ke rumah B4-159 di Blok B. Kondisi rumah tersebut hampir mirip dengan yang pertama.

Indra menyebut, dari hasil peninjauannya, sebagian rumah dinas DPR masih layak huni, sebagian lagi tidak. Yang tidak layak huni, kerusakannya cukup parah. Seperti atap yang bocor, beberapa kusen, pintu, lemari kayu digerogoti rayap, hingga adanya beberapa lobang yang menjadi tempat persembunyian tikus.

Selama ini, kata Indra, kondisi tersebut sering menjadi keluhan anggota Dewan ke Kesetjenan melalui platform Perawatan Rumah Jabatan Kalibata (Perjaka). “Rata-rata berkaitan dengan bocor rumah. Kemudian banyaknya tikus, kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari, dan sebagainya cepat rusak di sini,” terang Indra.

Menurut dia, keluhan anggota Dewan bertambah saat musim penghujan. Mengingat, letak rumah dinas DPR diapit sungai yang diameternya semakin menyempit karena masifnya pembangunan di Jaksel. Saat terjadi hujan deras, airnya meluap ke daratan.

“Kalau hujan agak besar, pasti air agak naik ke atas, ke jalanan. Kalau hujannya lebih besar lagi, masuk ke rumah, tetapi memang biasanya hanya semata kaki,” ungkap Indra.

Selain itu, tambah Indra, pada sisi selatan rumah dinas DPR Kalibata terdapat tempat pembuangan sampah milik Pemprov DKI Jakarta. Saat angin berembus dari arah tersebut, bau menyengat sering tercium.

Untuk itu, menurut Indra, perlu revitalisasi besar-besaran terhadap rumah dinas DPR. Bukan cuma atap, tembok, kusen, tetapi juga struktur bangunan harus dibenahi. “Kalau nggak gitu, khususnya pada musim hujan, itu juga mengganggu konsentrasi juga buat anggota Dewan yang bekerja,” ucapnya.

Kondisi ini membuat Setjen DPR muter otak. Setjen DPR pun mengeluarkan kebijakan bahwa anggota legislatif periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas selama menjabat. Sebagai gantinya, para anggota Dewan akan menerima uang berupa tunjangan untuk perumahan.

Di dunia maya, protes netizen mengenai rencana pemberian tunjangan perumahan anggota DPR ini terus mengalir. Mereka menganggap, kerusakan rumah dinas di Kalibata hanya tipu-tipu. “Tipuan anggota DPR nggak dapat rumah dinas, tapi minta tunjangan. Akal Bulus,” tuding @AnangPerta11758.

Akun @didihusadiwong menilai, tunjangan Rp 50 juta per bulan untuk perumahan anggota DPR sangatlah besar. Belum lagi ditambah dengan tunjangan yan lain. “Selalu ada cara untuk cari cuan tambahan,” kritik @didihusadiwong.