Fraksi Soroti Alokasi Belanja Daerah RAPBD 2025

SERANG – Rencana alokasi belanja daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dalam Rancangan APBD 2025 menuai sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Serang. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan dinilai jauh lebih memprioritaskan kebutuhan belanja operasional ketimbang belanja modal.

Salah satu yang menyoroti perihal tersebut adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pandangan umum yang disampaikan, diketahui bahwa belanja modal hanya dialokasikan 4,6 persen atau sekitar Rp55,88 miliar dari total belanja daerah pada RAPBD Kota Serang 2025 sebesar Rp1,227 triliun. 

Sementara untuk belanja operasional porsinya tercatat jauh lebih besar yakni, sebesar 94,9 persen atau sekitar Rp1,164 triliun dengan porsi terbesarnya ada pada belanja pegawai sebesar Rp674,92 miliar.

Melihat hal itu Fraksi PKS menilai, rendahnya alokasi anggaran belanja modal akan memberikan pengaruh terhadap postur alokasi anggaran pada sektor prioritas.

Mereka menyayangkan, sejumlah sektor-sektor penting yang dapat mendongkrak kemandirian ekonomi seperti urusan pertanian, kelautan dan perikanan, sampai urusan ketenagakerjaan justru mendapatkan alokasi anggaran yang jauh lebih sedikit.

“Beberapa urusan yang memiliki daya ungkit pembangunan kemandirian ekonomi seperti urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, pariwisata, koperasi dan UKM, tenaga kerja, dan penanaman modal justru mendapatkan alokasi anggaran yang relatif kecil,” terangnya dalam pandangan umum yang disampaikan.

Karena itu Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Serang, Tb Ridwan Akhmad, merasa Pemkot Serang perlu melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja terutamanya terhadap belanja perjalanan dinas.

“Jika belanja pegawai dirasa akan sulit ditekan karena mengingat akan kebutuhan sumber daya manusia yang telah sesuai dengan kebutuhan, maka solusi lainnya adalah menekan belanja barang dan jasa seperti belanja-belanja perjalanan dinas dan lainnya. Tentu tidak sederhana,” katanya pada Kamis (17/10).

Di samping itu Ridwan Akhmad memandang perlu adanya upaya penambahan alokasi anggaran pada sektor-sektor penting untuk bisa mendorong kemandirian ekonomi.

“Penambahan alokasi anggaran tentu juga harus dibarengi dengan kreativitas para OPD yang harus mampu menciptakan inovasi-inovasi program yang berdampak dan berkelanjutan. Sehingga pencapaian kemandirian ekonomi yang ditargetkan dapat tercapai,” ujarnya.

Pandangan yang kurang lebih serupa juga disampaikan oleh ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Serang, Suradi. Dia menekankan bahwa anggaran belanja yang dialokasikan itu harus benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat banyak.

Karenanya dia mendorong agar alokasi anggaran belanja modal bisa lebih ditingkatkan kembali di RAPBD 2025. “Nah sehingga dari Fraksi PDI Perjuangan kita tetep akan menekankan harus lebih banyak ke belanja masyarakat,” katanya.

Terlebih lagi, kata Suradi, masih ada banyak kebutuhan pelaksanaan program di Kota Serang yang mendesak harus segera dituntaskan. “Banyak hal seperti infrastruktur, termasuk juga peningkatan pelayanan, terus juga termasuk pendidikan kita masih sangat membutuhkan hal itu,” ujarnya.

Menyikapi pandangan fraksi yang menyoroti perihal alokasi anggaran belanja modal di RAPBD Kota Serang 2025 yang rendah, Penjabat (Pj) Walikota Serang, Nanang Saefudin, merasa bahwa hal itu merupakan sebuah koreksi yang positif baginya.

“Itu satu koreksi yang sangat bagus artinya, jangan sampai di postur APBD kita porsi terbesar itu di belanja pegawai,” katanya.

Kemudian Nanang menjelaskan soal tingginya alokasi anggaran belanja pegawai Kota Serang di tahun 2025. Katanya, hal itu tidak terlepas dari perekrutan CPNS dan P3K yang dilaksanakan di tahun ini.

Dimana seperti yang diketahui di tahun ini Pemkot Serang membuka perekrutan CPNS dan P3K dengan kuota sebanyak 900 pegawai. Jumlah tersebut terdiri dari 700 untuk kuota CPNS dan 200 untuk kuota P3K.

Karena adanya penambahan jumlah pegawai itulah maka, tak heran apabila beban belanja pegawai yang harus dikeluarkan juga ikut bertambah. 

“Ya tadi disampaikan juga karena tahun 2024 kita ada rekrutmen CPNS ada P3K juga dan itu pasti kan ada beban yang harus kita keluarkan untuk penggajian, untuk TPP,” jelasnya.

Nanang memastikan bahwa kenaikan yang terjadi itu sudah disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kota Serang. “Tentu kita harus tahu persis postur APBD kita apakah mampu atau tidak. Sehingga pada saat rekrutmen P3K atau CPNS kami akan bertanya dulu ke BPKAD sampai sejauh mana kemampuan fiskal kita untuk membiayai gaji daripada CPNS dan P3K,” ujarnya.

Selain itu Nanang mengatakan, Pemkot Serang terus berupaya untuk bisa memaksimalkan capaian hasil pelaksanaan program pembangunan meskipun menghadapi masalah keterbatasan anggaran. Salah satu caranya adalah dengan mendorong OPD-OPD untuk bisa bekerja sama dengan kementerian terkait dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

“Tadi saya katakan, karena fiskal kita ini kemandirian fiskalnya 20 persen. Tadi disampaikan, yang pertama saya dengan pak Sekda dan seluruh jajaran OPD-OPD teknis jangan mengandalkan APBD yang kita miliki. Banyak kok program dari kementerian-kementerian,” katanya.

Di samping itu Pemkot Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya mewujudkan kemandirian fiskal dengan terus menggenjot sumber-sumber potensi pendapatan daerah.

“Yang selanjutnya optimalisasi pendapatan juga. Kemarin saya ke kecamatan, ke lurah-lurah bagaimana saya mem-push para camat, para kepala kelurahan untuk meningkatkan PBB-P2 nya. Intinya kita akan terus optimalkan pendapatan. Nanti juga insyaallah ada opsen, pendapatan baru,” tandasnya.