Efisiensi Energi, Pemkot Tangsel Bersiap Jalani Proyek Pembangunan Gedung Nol Emisi Karbon

CIPUTAT - Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai bersiap untuk mewujudkan target Net Zero Emissions atau nol emisi karbon di wilayahnya. 

Langkah tersebut akan diwujudkan melalui proyek pembangunan gedung nol emisi yang dilakukan dengan kerja sama antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Global Building Performance Network (GBPN). 

Kerja sama yang menjadi momentun awal itu pun telah dilakukan dalam kick off meeting proyek pengembangan peta jalan (roadmap) kebijakan bangunan nol emisi karbon di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Rabu (31/8/2022).

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menerangkan, kolaborasi ini bertujuan untuk mewujudkan Net Zero Emissions (NZE) dan target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2060 mendatang. 

Benyamin mengatakan, kerja sama proyek pembangunan gedung nol emisi ini hanya dijalani di dua wilayah se-Indonesia. Kota Tangsel pun terpilih menjadi salah satu daerah yang akan mewujudkan proyek efisiensi energi ini. 

"Ini merupakan rencana aksi reformasi kebijakan efisiensi energi pada bangunan gedung, yang sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE) dan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, di mana Kota Tangerang Selatan ditunjuk menjadi salah satu pilot project, selain Balikpapan," ujar Benyamin. 

Menurutnya, program ini sangat relevan dan penting untuk Kota Tangerang Selatan. Untuk itu, Benyamin sangat mendukung supaya kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik. 

"Karena Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang berkembang pesat dan memiliki banyak proyek bangunan baru. Karena itu di sini banyak potensi untuk membuat penghematan energi bangunan," terangnya. 

Pasalnya penghematan energi ini, kata Benyamin, dapat menjadi solusi untuk mengendalikan inflasi. Mengingat belakangan ini terjadi kenaikan beberapa komoditi di tengah masyarakat. 

"Jika biaya energi dapat dihemat maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan," imbuhnya. 

Selain itu, lanjut Benyamin, pemanasan global dan perubahan iklim akan berdampak juga di Kota Tangerang Selatan. 

"Upaya efisiensi energi dapat mengurangi pemanasan global dan dampak negatif perubahan iklim," terangnya. 

Untuk itu, Benyamin berharap agar dengan adanya proyek ini Kota Tangerang Selatan dapat memiliki kebijakan energi bangunan yang bisa diterima oleh semua pihak, efektif dalam meningkatkan efisiensi energi, dan layak secara ekonomis.  

"Untuk itu saya berharap kepada semua perangkat daerah terkait untuk mendukung implementasi proyek ini hingga tercapainya target-target yang telah disepakati," ujar Benyamin. 

Sementara itu, Direktur Konservasi Energi EBTKE, Ni Luh Puspa Dewi menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Tangsel yang berkomitmen mewujudkan Net Zero Emissions. Oleh karenanya, kerja sama ini harus segera dilaksanakan dan dilakukan.

"Sektor energi memiliki kewajiban menurunkan emisi. Hal itu dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dari sisi demand, pengguna energi dan dari sisi suply, penyedia energi," jelasnya.

Kedua pendekatan tersebut dilakukan secara bersama melalui kebijakan transisi energi. Penggunaan energi sektor transportasi, industri, rumah tangga dan sektor komersial sangat berperan mencapai target Net Zero Emissions.

Untuk mendukung implementasi proyek ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menunjuk Bappelitbangda sebagai Leading Agency dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai pelaksana teknis.

Kolaborasi ini juga akan menyediakan pelatihan dan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas di Tangerang Selatan seperti pengembang swasta, universitas lokal, para ahli konstruksi, dan segenap pemangku kepentingan lain.

GBPN memiliki visi yang sama dengan Kementerian ESDM, yaitu untuk mengendalikan perubahan iklim melalui penggunaan energi yang lebih baik dan peningkatan performa bangunan. 

Dalam konteks ini, GBPN menyediakan bantuan teknis dalam rangka reformasi kebijakan, seperti kajian regulasi kunci di tingkat nasional dan subnasional, mendesain peta jalan dan cara implementasi, dan mengidentifikasi kebutuhan untuk integrasi kebijakan secara vertical.