Menteri Langsung Bisa Tancap Gas, Kantor Kementerian/Lembaga Baru Sudah Siap

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati langsung tancap gas menggelar Rapat Koordinasi membahas anggaran untuk kebutuhan kantor dan anggaran bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Rapat Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024- 2025 serta Penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L ini, digelar Rabu (23/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan, salah satu yang dibahas yakni mengenai penataan BMN K/L yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.

Penggunaan kantor BMN tersebut harus dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.

“Terutama atas BMN yang idle,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Selain penggunaan BMN untuk kantor K/L baru, dalam rapat itu juga dibahas RKAKL dan DIPATahun Anggaran 2024- 2025. Hal ini dinilai penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam Kabinet Merah Putih (KMP) Prabowo-Gibran.

Sri Mulyani mengatakan, rapat koordinasi menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan tepat waktu, tepat kualitas dan akuntabel dengan resources anggaran, BMN dan pembiayaan yang ada.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, restrukturisasi anggaran K/L perlu untuk memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sri Mulyani pun mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru/pelaksana tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh jajaran eselon I Kementerian Keuangan serta peserta yang terdiri dari 84 Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, Pemerintah sudah menyiapkan kantor bagi kementerian dan lembaga baru.

Semua sudah ada,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2024)

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria mengatakan, pembagian kantor bagi menteri, wakil dan kepala badan baru di KMP, dianggap bukan masalah yang bisa menghambat kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo. Struktur organisasi juga bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Masalah kantor, struktur organisasi dan anggaran bukanlah hal yang menghambat kinerja Kabinet Merah Putih sehingga bisa langsung tancap gas,” kata Sofyano kepada Rakyat Merdeka, Kamis (24/10/2024).

Tapi, Sofyano juga mengingatkan, hal tersebut harus segera diatasi. Karena kantor bagi kepala lembaga sangat penting untuk menunjang kinerja.

“Banyak barang milik negara, milik lembaga negara atau BUMN bisa digunakan untuk kantor menteri dan wakil menteri yang baru. Jadi sebenarnya, masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,” ujarnya.

Wakil Direktur Institute Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyatakan, KMPdi bawah Pemerintahan Presiden Prabowo disarankan melakukan efisiensi dalam bekerja. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Baca juga : Barca Bantai Munchen 4-1, Blaugrana Sukses Balas Dendam

“Koordinasi harus dominan dilakukan secara digital. Itu akan sangat menghemat waktu dan biaya,” saran Eko.

Dengan banyaknya menteri yang akan membantu pekerjaan presiden selama lima tahun ke depan, diperkirakan akan ada banyak pertemuan dan rapat kerja secara langsung yang masuk dalam agenda para menteri.

“Kadang mereka ingin ke luar kota karena ada insentifnya. Sekarang kita balik saja, bikin aturan kalau mereka bisa melakukannya secara digitalisasi, banyak insentifnya,” ungkapnya.

Menurut Eko, apabila semakin banyak pertemuan yang dapat dilakukan secara online, maka akan lebih menghemat anggaran atau pengeluaran. Sebab, ada pertemuan yang dapat dilakukan secara online, tetapi dilaksanakan secara langsung.