Basuki Ketua OIKN, Pembangunan IKN 4 Tahun Beres

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai wujud komitmen itu, Prabowo menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN (OIKN). Prabowo berharap di bawah Komando Pak Bas, pembangunan IKN bisa dikebut dan selesai dalam empat tahun.

Kabar penunjukan Pak Bas sebagai Kepala OIKN itu, disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi, usai mengikuti pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/102024). Kepada wartawan, Prasetyo menyampaikan kabar terbaru soal perkembangan IKN.

Kata dia, Prabowo sudah menunjuk Pak Bas sebagai kepala OIKN. Basuki merupakan Menteri PUPR di era Presiden Jokowi. Sejak Juni 2024, Basuki ditugaskan sebagai Plt Kepala OIKN. “Pak Basuki diminta melanjutkan lagi sebagai Kepala Otorita IKN,” kata Prasetyo.

Ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang, tunggu dulu. Namun, dia menegaskan, dipilihnya Basuki sebagai salah satu bentuk komitmen Prabowo untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai selesai. Bahkan, kata dia, Prabowo menargetkan untuk mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif 4 tahun ke depan.

Prasetyo bercerita, dalam arahannya kepada para menteri, Prabowo menginginkan agar di IKN juga dibangun gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. “Tadi disampaikan 3-4 tahun IKN bisa digunakan. Itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” ujarnya.

Prasetyo juga ditanya soal Peraturan Presiden (Perpres) pemindahan ibu kota yang belum ditandatangani. Prasetyo kembali bilang sabar. Menteri asal Partai Gerindra ini mengatakan, Prabowo masih mempelajari Perpres tersebut. Ia menegaskan, ketika kajian sudah selesai, Perpres pemindahan ibu kota akan diteken.

Begitu semua sudah ready, sudah siap, beliau akan tanda tangan,” kata Prasetyo.

Demikian juga mengenai rencana pemindahan PNS dari Jakarta ke IKN. Menurut Prasetyo, pemindahan PNS tidak perlu dilakukan terburu-buru, dan dalam jumlah besar. “Nanti kita lihat lah. Begini, lebih baik kan fokus ya, jadi tidak perlu semuanya berbondong-bondong,” ucapnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal senada. Sekjen PSI ini mengatakan, Prabowo dalam arahannya kepada para menteri, turut menyinggung soal rencana pembangunan IKN.

“Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat poin pengarahan beliau adalah soal IKN,” kata Raja Juli di akun instagramnya, @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024).

Mantan Wakil Kepala Otorita IKN ini mengungkapkan, komitmen Prabowo untuk melanjutkan IKN sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Bukti komitmen itu, Prabowo menginginkan pembangunan IKN rampung dalam waktu 4 tahun.

Raja Juli menyebut, Prabowo mau IKN menjadi Ibu Kota Politik. Dengan demikian, selain gedung untuk kantor eksekutif, 4 tahun ke depan, Prabowo mau Otorita IKN merampungkan 2 cabang trias politika lainnya. Yaitu, gedung legislatif dan yudikatif.

Selain itu, Prabowo juga berharap Agustus 2028 mendatang sudah bisa diselenggarakan Sidang Paripurna DPR/MPR di IKN, begitu juga dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2029.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN sebelumnya pernah disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

Sebelumnya, Basuki mengungkapkan, Prabowo akan mempercepat pembangunan IKN. Hal itu diketahui Basuki usai dirinya dipanggil Prabowo terkait progres pembangunan IKN.

“Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya. Menurut beliau, dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun,” ujar Basuki di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun. Diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik soal target Prabowo agar pembangunan di kawasan IKN selesai dalam 4 tahun ke depan atau 1 tahun sebelum masa jabatan berakhir. “Karena itu kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang kami miliki yaitu budgeting, legislasi, dan pengawasan,” kata M Rifqi, kepada Redaksi, tadi malam.

Dalam konteks budgeting, lanjut Rifqi, ia berharap Otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR diberikan kewenangan bukan hanya terkait pengelolaan IKN. Namun, juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur.

Terkait penunjukan Pak Bas sebagai Kepala Otoritas IKN, Rifqi menilai itu keputusan yang tepat. Menurut dia, hal tersebut merupakan kabar baik karena Pak Bas adalah maestro infrastruktur di Tanah Air.

“Kami harapkan ini bisa mempercepat atau akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN,” ungkapnya.