Awas, Ancaman Krisis Pangan Di Depan Mata

JAKARTA - Puluhan negara menghentikan eskpor pangan. Selain itu, saat ini setidaknya ada 13 juta penduduk dunia kelaparan.

Menyikapi itu, Presiden Jokowi mengajak pelaku usaha mendukung kemandirian pangan. Sebab, ancaman krisis pangan dunia sudah di depan mata.

Perang Rusia-Ukraina membuat dunia berada di ambang krisis pangan. Harga beberapa komoditas pangan seperti gandum dan kede­lai dunia sudah melonjak karena keterbatasan pasokan. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan 22 negara membatasi ekspor pangan untuk mengamankan kebutuhan domestiknya masing-masing.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengata­kan, Indonesia harus serius meng­hadapi ancaman krisis pangan.

“Karena, beberapa komoditas pangan di dalam negeri masih belum bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan impor atau sup­port dari luar negeri,” kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group)

Beberapa komoditas itu antara lain daging, bawang putih, beras dan gandum. Menurutnya, Pe­merintah perlu melakukan miti­gasi antara konsumsi dan produksi pangan agar krisis pangan tidak memberikan dampak yang masif ke perekonomian dalam negeri.

Hal ini bisa dilakukan dengan validasi dari data pangan yang dimiliki Pemerintah, pelaku usaha ataupun petani.

“Kita harus tahu, berapa banyak produksi pangan di dalam negeri dan apa saja yang harus diimpor. Kemudian, kapan impor perlu dilakukan,” ungkapnya.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai, Pemerintah harus fokus pada kebijakan yang berorientasi peningkatan produktivitas pangan dalam negeri.

Misalnya, dengan mening­katkan intensifikasi, membuka akses petani kepada input perta­nian berkualitas. Dan, membuka kesempatan investasi pada sek­tor ini supaya terjadi transfer teknologi dan modernisasi.

Selain itu, lanjut Felippa, perdagangan internasional tetap perlu dijalankan sembari men­jalankan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivi­tas pangan dalam negeri.

Dia menekankan pentingnya modernisasi pertanian dan trans­fer teknologi.

“Kedua hal ini diharapkan bisa membuat ongkos produksi lebih efisien dan meningkatkan kuali­tas pangan yang dihasilkan,” kata Felippa kepada Rakyat Merdeka.

Menurutnya, kebijakan perda­gangan perlu semakin terbuka dan tidak proteksionis, terutama da­lam menyikapi dampak pandemi. Semua negara perlu terhubung dalam perdagangan pangan.

“Hal ini bisa memperkecil ter­jadinya krisis pangan, yang sudah dimulai dengan adanya perubahan iklim,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak pelaku usaha berhati-hati dengan kebijakan penghen­tian ekspor pangan 22 negara.

“Kita harus hati-hati dengan kondisi ini. Karena, akibat keterbatasan komoditas pangan, membuat 13 juta penduduk dunia mengalami kelaparan,” kata Jokowi di acara perayaan 50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2022 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (10/6).

Agar hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, Jokowi meminta pengusaha lokal Indonesia, ter­masuk Hipmi untuk mendukung program Kemandirian Pangan.

Hal ini untuk mengamankan stok pangan domestik sekaligus sebagai peluang berwirausaha di tengah mahalnya harga pangan.

Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Pertanian Kementerian Pertanian (Kemen­tan) Dedi Nursyamsi mengata­kan, pihaknya terus menggenjot produksi pangan lokal.

“Diversifikasi pangan impor menjadi pangan lokal terus kita genjot. Kita ganti gandum dengan umbi-umbian, dengan singkong, dengan lobak, dan lain sebagainya,” kata Dedi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (11/6).

Menurut Badan Pangan Dunia (FAO), kata Dedi, Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak krisis pangan global karena jumlah penduduknya yang banyak.

Oleh karena itu, menurut Dedi, Indonesia harus bisa me­menuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan tidak tergan­tung dengan komoditas pangan impor. (NOV/rm id)