Apel Siaga Pengawasan Pilbup Serang, Komitmen Bersama Jaga Kondusifitas

SERANG - Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Haryadi, berharap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup-Wabup) Serang yang akan dihelat pada 27 November 2024 berjalan aman, lancar, dan sukses.

Hal itu disampaikan Haryadi pada Apel Siaga Pengawasan Menuju Hari Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, yang diikuti oleh 29 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan 326 Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang di lapangan salah satu hotel di Kecamatan Anyar pada Kamis (21/11).

"Intinya diharapkan (Pilkada Kabupaten Serang 2024) berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Ini tentunya harus ada komitmen kita bersama antara pemerintah, penyelenggara, dan para pasangan calon untuk menjaga kondusifitas," ujarnya.

Kemudian, sambung Haryadi, panitia pengawas dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas agar melakukan konsolidasi, koordinasi, dan konsultasi dengan pihak terkait, agar setiap persoalan pilkada bisa menemukan solusi serta penanganan yang tepat.

"Untuk para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang, kata dia, agar tunduk kepada aturan. Begitu juga kepada para pendukungnya agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan di masa tenang yang mengindikasikan pelanggaran. Jadi masa tenang adalah betul-betul tenang," tegasnya.

Selanjutnya, untuk alat peraga kampanye atau APK, Haryadi mengingatkan harus sudah bersih di masa tenang agar tidak ada lagi APK yang masih terpasang. Penertiban harus dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait. "Mari kita sukseskan Pilkada Kabupaten Serang yang kondusif, aman, dan lancar dengan datang ke TPS pada 27 November 2024," ajaknya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon menyampaikan, pihaknya mengumpulkan panwascam untuk persiapan masa tenang, karena menyisakan dua hari sebelum masuk pada masa tenang yang bertujuan untuk konsolidasi dalam hal pengawasan. Mengingat, pada hari tenang biasanya banyak persoalan-persoalan yang muncul. Dirinya mencontohkan seperti kampanye terselubung atau tersembunyi, money politic dan juga netralitas ASN dan kades.

 "Itu yang menjadi titik konsen kita dalam masa tenang tanggal 24, 25, 26 November 2024," tegasnya.

Berkaitan dengan APK, sebut Furqon, sesuai dengan PKPU 13 Tahun 2024 yang mengacu pada Pasal 28 untuk leading sector penertiban APK yakni KPU. Akan tetapi, jika KPU berargumentasi menertibkan hanya yang berlogo KPU saja, maka penjabaran di Pasal 39 ada tugas para paslon.

"Namun, jika keduanya tidak melakukan penurunan APK, maka Bawaslu melakukan penertiban di masa tenang itu. Dipastikan di masa tenang semua dilakukan penertiban, baik di jalan-jalan utama maupun di jalan-jalan desa," katanya.

Adapun untuk antisipasi politik uang, Furqon memastikan sudah menginstruksikan panwascam dan PKD untuk fokus di wilayahnya masing-masing bergerak bersama para stafnya di TPS masing-masing. "Jika memang ditemukan money politic dalam masa tenang, maka pihaknya tidak ada negosiasi. Kalau itu memang masuk pidana, tidak ada toleransi, maka kita Gakkumdu akan pidanakan. Sedangkan untuk netralitas ASN, Kades, dan Staf Desa akan kami rekomendasikan mulai dari DPMD, Bupati Serang sampai ke BKN," tandasnya.