Senayan Soroti Kasus Polisi Tembak Polisi, Terkait Penambangan Ilegal

JAKARTA - Senayan menyoroti kasus polisi tembak polisi di Solok, Sumatera Barat. Komisi III DPR ingin membentuk Panitia Kerja (Panja) Kejahatan Sumber Daya Alam (SDA). Langkah ini diambil mengingat dugaan motif penembakan ini erat kaitannya dengan kasus penambangan ilegal.

Diketahui, Satreskrim Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ulil Ryanto Anshari tewas ditembak oleh sesama anggota kepolisian AKP Dadang Iskandar pada Jumat dinihari lalu.

“Ya bisa jadi, bisa jadi (materi) panja (Kejahatan SDA) ya. Tapi kita panggil dulu Kadiv Propam minggu depan,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Jakarta, kemarin.

Komisi III DPR sebelumnya mengumumkan rencana untuk membentuk sejumlah Panja lintas sektor di awal masa kerja mereka untuk periode 2024-2029. Panja tersebut, Panja Kejahatan Siber, Panja Narkoba, Panja Kejahatan Sumber Daya Alam, dan Panja Mafia Tanah.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR akan mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat pada Senin (25/11). Dirinya sendiri akan memimpin Kunjungan kerja spesifik ini ke Polres Solok untuk mendalami kasus tersebut.

“Saya cek tadi di google jaraknya sekitar 100 kilometer dari Kota Padang ya, 2,5 jam mung­kin bisa ditempuh. Berikutnya kami akan memanggil Kapolres, Kapolda dan, Kadiv Propam Mabes Polri agar kasus-kasus seperti ini benar-benar bisa diusut secara tuntas dan juga jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari,” lanjutnya.

Politisi Fraksi Gerindra ini menyampaikan dukacita men­dalam atas wafatnya AKP Ulil Ryanto. Di satu sisi, dia juga mengutuk keras perilaku brutal AKP Dadang sebagai pelaku penembakan tersebut. Apalagi kuat dugaan AKP Dadang ini menjadi beking kasus penam­bangan liar yang tengah diusut korban.

Ia meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewas­nya ya maupun kasus yang melatarbelakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C, ada latar belakang tersebut,” ujarnya seraya menyebut tak tertutup kemungkinan tindakan AKP Dadang menembak AKP Ulil sampai tewas adalah pem­bunuhan berencana.

Lebih lanjut, Habib menye­salkan proses penangkapan tersangka AKP Dadang yang dinalai menyalahi prosedur. Apalagi dari video yang diterima Komisi III DPR, Adang saat di­gelandang ke Polres Solok, sama sekali tidak diborgol. Ironisnya, ketika menjalani pemeriksaan oleh penyidik, tersangka bahkan sempat-sempatnya merokok.

“Nah ini harus dievaluasi ya, propamnya juga dievaluasi habis itu. Harusnya kan dibor­gol karena sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat ekstrim,” tambahnya.

Sementara anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak Polri segera mengusut motif oknum perwira polisi yang menembak hingga tewas rekan seprofesi di Polres Solok Selatan, Jumat dini hari.

“Saya dan tentu kita semua terkejut mendengar kabar polisi ditembak polisi. Dan saya mo­hon intitusi Polri mengusutnya, bagaimana sebenarnya motif kasus itu terjadi,” katanya.

Namun dia mengingatkan seluruh pihak tidak berspekulasi menanggapi kasus penembakan tersebut. “Jadi kita dukung Polri, kita percayakan Polri mengusut­nya dengan tuntas. Jangan ada spekulasi macam-macam, saya yakin Polri bisa membongkar apa yang sebenarnya terjadi,” tukasnya.

Kapolda Sumbar Irjen Su­haryono menyebut penem­bakan ini dilakukan dalam jarak dekat. Ada sembilan peluru yang ditembakkan, dua di antaranya ditemukan bersarang di tubuh korban.

Ia mengungkapkan dari hasil visum dokter korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian setelah ditembak di bagian pipi dan pelipisnya.