Pendiri Tangsel Tak Pernah Dapat Perhatian Dari Pemkot

PAMULANG-Memasuki usia ke-18 tahun Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi momentum bagi para tokoh pendiri dan pegiat pemekaran untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan daerah. Berbagai persoalan, mulai dari keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal hingga perhatian pemerintah kepada para pejuang pemekaran, menjadi sorotan dalam Diskusi Publik Refleksi 18 Tahun Tangsel.

 

 Kegiatan tersebut berlangsung di Wisma Wanita, Kompleks Kedaung Hijau, Minggu (8/11). Hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, tokoh masyarakat Zarkasih Nur, Wakil Ketua DPRD bersama sejumlah anggota DPRD, serta puluhan tokoh pendiri dan pegiat pemekaran.

 

 Diskusi tersebut menjadi ruang bagi para tokoh untuk menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan terhadap perjalanan pembangunan Tangsel sejak berdiri hingga saat ini.

 

 Salah satu pendiri Kota Tangsel asal Kecamatan Pondok Aren, Hajidin menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel terhadap para tokoh yang dahulu terlibat dalam perjuangan pembentukan Kota Tangsel.

 

 Dia menilai, kontribusi para pendiri dan pegiat pemekaran semestinya mendapat pengakuan dari Pemkot. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan semata-mata persoalan materi, melainkan bentuk penghormatan atas sejarah perjuangan terbentuknya daerah.

 

 "Kami sebagai pendiri Kota Tangerang Selatan tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan, selembar piagam penghargaan sampai sekarang tidak ada. Itu sangat kami sayangkan," tegasnya.

 

 Dia berharap pemerintah tidak melupakan peran para tokoh yang ikut memperjuangkan pemekaran hingga Tangsel menjadi daerah otonom seperti sekarang.

 

Selain itu, Hajidin menilai, perkembangan pembangunan Tangsel belum sepenuhnya memberikan ruang bagi usaha-usaha lokal yang telah lama tumbuh di tengah masyarakat.

 

 Dia mencontohkan sejumlah usaha tradisional yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan ekonomi warga, tetapi kini semakin sulit ditemukan. Mulai dari pengrajin jahit di Pondok Aren, pengrajin anggrek, hingga usaha kacang sangrai di kawasan Serpong.

 

"Usaha mereka banyak yang hilang akibat lahannya digusur sehingga usaha mereka ikut mati," ungkap Hajidin.

 

 Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, pembangunan kota seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kawasan dan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

 

 "Jangan sampai pembangunan justru membuat usaha masyarakat yang sudah lama berjalan kehilangan tempat dan akhirnya tidak bisa bertahan," demikian usulan penajaman pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Hajidin.

 

 Sementara, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengapresiasi penyelenggaraan diskusi tersebut. Dia menilai, pertemuan itu menjadi kesempatan penting untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan para tokoh senior yang tergabung dalam FORMAT dan CIPASERA.

 

 Pilar mengatakan, Pemkot membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para tokoh yang mengetahui perjalanan panjang pembentukan Tangsel. Kritik yang disampaikan dalam forum tersebut dinilai dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pembangunan daerah.

 

 "Masukan dan kritikan dari orang tua kita ini akan menjadi evaluasi bagi pemerintah demi kebaikan kota tercinta ini. Tentu sebuah masukan yang baik, kenapa tidak untuk kita lanjutkan," ujar Pilar.

 

 Dia juga menegaskan, bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi agar berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

 

 "Silaturahmi seperti ini penting karena pemerintah bisa mendengar langsung pandangan dan pengalaman para tokoh. Kami tentu terbuka terhadap masukan yang disampaikan," bebernya.

 

 Pilar berharap diskusi refleksi 18 tahun Tangsel tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar ajang temu kangen. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, dan para pegiat pemekaran.

 

 Dia juga berharap berbagai masukan yang muncul dalam diskusi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Tangsel ke depan, sehingga kebijakan pemerintah semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat.