Prabowo: Politik Global Tidak Menentu, Ayo Kencangkan Ikat Pinggang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, kondisi politik global saat ini sedang tidak menentu. Karena itu, Prabowo mengajak para pejabat pusat dan daerah untuk kencangkan ikat pinggang.

Permintaan Prabowo tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Proses penyerahan DIPA dan TKD dimulai pukul 14.00 WIB. Sejak pukul 13.00 WIB, para pejabat pusat dan daerah telah berdatangan ke Istana Kepresidenan. Ada yang mengenakan pakaikan seragam kepala daerah, ada juga yang pakai batik.

Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian. Sehingga Pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara pruden dan terencana dengan baik.

“Kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” kata Prabowo, mengawali arahannya. Kita harus hemat.

Prabowo kemudian mengimbau pimpinan daerah ikut bersama dengan Pemerintah Pusat berhemat demi kepentingan rakyat. Eks Danjen Kopassus itu mengajak jajarannya agar bisa menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan.

“Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” pinta Prabowo.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, hal-hal yang harus dikurangi adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya.

Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” tegasnya.

Prabowo juga menyinggung soal kondisi dunia. Menurutnya, ada banyak negara yang lebih kaya, lebih maju, dan lebih menguasai teknologi dibanding Indonesia, justru berada dalam kondisi tidak stabil.

“Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita, diwarnai upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain,” imbuh Prabowo.

Menurut Prabowo, hal itu mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Bahkan, kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar. Karena itu, lanjut dia, semua pihak patut waspada.

“Berkali-kali saya ingatkan, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Diwarnai oleh ketegangan, peperangan, persaingan ketat antara negara-negara besar,” jelas mantan Menteri Pertahanan itu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meluncurkan, e-Katalog versi 6.0 sebagai salah satu upaya memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Katalog versi 6.0 ini diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan dan menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50 persen.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan, penggunaan e-Katalog versi 6.0 ini akan dimulai pada 1 Januari 2025. “Marilah kita wujudkan Pemerintahan yang bersih melalui semua upaya leadership yang baik dan penggunaan teknologi tentunya,” ujarnya.

Sementara, Menkeu Sri Mul menuturkan, APBN pertama dari pemerintahan Prabowo disusun pada masa transisi Pemerintahan. Diakui Sri Mul, di dalam proses penyusunan, Pemerintah dan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Prabowo agar program pembangunan prioritas dapat diakomodasikan optimal dalam APBN 2025.

Sedangkan, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa Pemerintah. Seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

Untuk diketahui, dalam APBN 2025, Pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 Rp 3.621,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 8,9 persen dibandingkan 2024.