OptimisTransaksi Online Melonjak, Mendag Prediksi Rp 40 Triliun

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis nilai transaksi pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 melonjak dibandingkan tahun lalu. Nilai transaksi selama Harbolnas (10 Desember-16 Desember 2024) diprediksi mencapai Rp 40 triliun.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, proyeksi ini naik signifikan dari tahun sebelumnya yang menca­pai Rp 25,7 triliun.

“Trennya memang selalu naik setiap tahun,” kata Budi dalam keterangan resmi Kemendag, Jumat (13/12/2024).

Bahkan, transaksi pada 2023 yang mencapai Rp 25,7 triliun merupakan peningkatan 182 persen dibandingkan dengan pelaksanaan Harbolnas perdana pada 2019.

Meski demikian, Budi mengakui adanya penurunan daya beli menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Sebelum Nataru, daya beli mungkin sedikit berkurang. Tapi menjelang Nataru, mulai ada peningkatan signifikan,” ungkapnya.

Menurutnya, pada 2023 tran­saksi produk lokal berkontri­busi sebesar Rp 12,3 triliun atau sekitar 48,1 persen dari total transaksi Harbolnas.

Produk lokal mencerminkan kreativitas dan semangat para pelaku usaha di dalam negeri yang turut mendukung pereko­nomian dalam negeri.

“Untuk mencapai target per­tumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028-2029, diperlukan kerja sama erat berbagai pihak,” imbuhnya.

Budi juga menekankan pentingnya kerja sama antara Pe­merintah dan pengusaha market place dalam mendukung daya saing pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

“Mari bersama-sama mem­bantu produk lokal semakin maju dengan menggunakan produk sendiri,” ajak Budi.

Ekonom Ryan Kiryanto me­nyambut positif proyeksi tran­saksi Harbolnas 2024 sebesar Rp 40 triliun. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, di tengah pelemahan daya beli.

“Jika 50 persen dari Rp 40 triliun itu didapat UMKM, perekonomian akar rumput akan berputar. Peda­gang kecil online bisa bertahan,” kata Ryan kepada Redaksi, Jumat (13/12/2024).

Ryan menekankan pentingnya peran Pemerintah meningkatkan akses digital di daerah terpencil untuk mendongak kontribusi UMKM.

Pasalnya, masih banyak UMKM di desa yang belum bisa berjualan online karena keterbatasan infrastruktur dan kemampuan digital.

“Pemerintah harus memper­baiki ini agar lebih banyak UMKM melek digital,” saran­nya