Anggota Kabinet Merah Putih Banyak Yang Kaya Raya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kabinet Merah Putih. Di­ketahui, anggota kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ternyata banyak triliuner alias me­miliki harta lebih dari Rp 1 triliun.

 

Total anggota Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo berjumlah 124 orang. Ter­diri dari 52 menteri/kepala lembaga setingkat menteri, 57 wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri, dan 15 utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus.

 

123 anggota kabinet sudah melaporkan LHKPN ke KPK. Apa hasilnya? Ternyata dari 123 anggota kabinet, ada banyak pejabat yang melaporkan harta kekayaannya di atas Rp 1 triliun. Siapa saja?

 

Posisi pertama alias orang paling tajir di kabinet Prabowo adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Berdasarkan data LHKPN yang diserahkan ke KPK, Widiyanti memiliki total harta mencapai Rp 5,4 triliun. Sumber kekayaan terbe­sarnya berasal dari kepemilikan surat berharga Rp 5,07 triliun.

 

Widiyanti juga memiliki tujuh aset rumah dan bangunan di Jakarta Selatan dengan nilai Rp 152 miliar, kendaraan senilai Rp 19,4 miliar, harta bergerak lainnya Rp 43,8 miliar, kas dan setara kas Rp 67,16 miliar, dan harta lainnya Rp 77,7 miliar. Dengan harta sebanyak itu, Widiyanti tidak mencatatkan utang sepeserpun.

 

“Total harta kekayaan Rp 5.435.833.014.169,” tulis Widiyanti dalam LHKPN miliknya, dikutip Jumat (31/1/2025).

 

Di posisi kedua ada Menteri Ke­lautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri berseragam PAN ini tercatat punya harta mencapai Rp 2.665.900.513.951 atau Rp 2,6 triliun.

 

Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 26 Maret 2024 lalu untuk tahun periodik 2023, Sakti melaporkan kepe­milikan 48 bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 91 miliar. Lokasi tersebar di Bekasi, Sragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman.

 

Sakti juga melaporkan kepemilikan tiga alat transportasi dan mesin dengan nilai Rp 1,8 miliar, harta bergerak lain­nya Rp 22,9 miliar, surat berharga Rp 2,2 triliun kas dan setara kas Rp 156,1 miliar dan harta lainnya Rp 166,9 miliar.

 

Berikutnya, ada Menteri BUMN Erick Thohir dengan harta kekayaan mencapai Rp 2.313.421.974.354 atau Rp 2,3 triliun. Harta miliknya paling banyak disumbang dari surat berharga senilai Rp 1,7 triliun.

 

Ketua Umum PSSI itu juga tercatat mempunyai 34 bidang tanah dan ban­gunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Pasuru­an, Bogor, Tangerang, dan Manggarai Barat senilai Rp 419,6 miliar.

 

Kemudian ada empat unit alat transportasi dan mesin senilai Rp 4,96 miliar, harta bergerak lainnya Rp 28,5 miliar, kas dan setara kas Rp 192,3 miliar. Meski begitu, Erick masih memiliki utang sebesar Rp 203 miliar.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulai­man juga masuk ke dalam daftar menteri paling tajir, dengan harta kekayaan Rp 1.248.582.111.274 (Rp 1,2 triliun) berdasar­kan laporan LHKPN pada Desember 2024.

 

Amran memiliki 56 aset tanah dan bangunan dengan nilai Rp 276,8 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 16 miliar, surat berharga Rp 858,5 miliar, kas dan setara kas Rp 372,9 miliar, harta bergerak lainnya Rp 2,8 miliar, dan harta lainnya Rp 47,5 miliar.

 

Selain menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjai­tan juga jadi anggota kabinet paling tajir. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 22 Maret 2024 untuk tahun perio­dik 2023, Luhut tercatat punya harta Rp 1.043.460.709.886 (Rp 1,04 triliun).

 

Hartanya terdiri dari 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bogor, Bandung, Tapanuli, hingga Toba Samosir dengan total nilai Rp 251 miliar. Berikutnya 7 unit kendaraan Rp 6,2 miliar, harta bergerak lainnya Rp 3,3 miliar, surat berharga Rp 374 miliar, kas dan setara kas Rp 164 miliar, serta harta lainnya Rp 294 miliar. “Hutang Rp 51.238.297.757,” tulis Luhut.

 

Anggota kabinet triliuner selanjutnya adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Setiawan Ichlas. Berdasarkan data LHKPN yang disampaikan pada 18 Januari 2025, Setiawan memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 1.518.765.394.948 (Rp 1,5 triliun).

 

Harta kekayaan terbagi atas surat ber­harga sebesar Rp 820,6 miliar, tanah dan bangunan Rp 336,2 miliar, dan kendaraan senilai Rp 25 miliar. Ia juga memiliki harta bergerak lainnya Rp 17,4 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 132,2 miliar, serta harta lainnya sebesar Rp 191,1 miliar. Di sisi lain ada utang Rp 3,8 miliar.

 

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mar­diono juga jadi anggota kabinet tajir dengan harta Rp 1.205.740.907.784 (Rp 1,2 triliun). Kekayaannya didomi­nasi oleh aset tanah dan bangunan sebanyak 177 bidang yang tersebar di Sleman, Serang, hingga Cilegon. Nilai seluruhnya Rp 675 miliar.

 

Mardiono juga melaporkan kepemi­likan total 15 aset motor dan mobil Rp 7 miliar, harta bergerak lainnya Rp 1,125 miliar, surat berharga Rp 651 miliar, kas dan setara kas Rp 1,123 miliar dan harta lainnya sejumlah Rp 23,6 miliar.

 

Berikutnya ada artis Raffi Farid Ahmad atau lebih dikenal Raffi Ahmad yang menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

 

Suami Nagita Slavina itu tercatat pu­nya harta sebesar Rp 1.033.996.390.568 (Rp 1,03 triliun). Terbagi atas 45 bi­dang tanah dengan nilai mencapai Rp 737.156.974.400 yang tersebar di Jakar­ta Selatan, Tangerang, Depok, Bandung Barat, Makassar hingga Tabanan.

 

Raffi juga memiliki 23 kendaraan mewah yang didapatkannya selama berkarier di dunia hiburan Tanah Air. “Alat transportasi dan mesin Rp 55.144.500.000,” tulis Raffi.

 

Kendaraan tersebut meliputi Rolls Royce Phantom, Ferrari F8 Spider, Lamborghini Avent Lp 700 tahun 2013, hingga Porsche Beetle 1303 tahun 1973.

 

Selanjutnya, Raffi juga punya harta bergerak lainnya senilai Rp 46,7 mil­iar, surat berharga Rp 307 miliar, kas dan setara kas Rp 17 miliar, serta harta lainnya Rp 5,3 miliar. Sementara huta­ngnya sejumlah Rp 136.055.312.674.

 

“KPK mengapresiasi atas 100 persen kepatuhan Kabinet Merah Putih dalam menyampaikan LHKPN. Hal ini sekaligus sebagai teladan baik bagi para penyelenggara negara lainnya, untuk melaporkan LHKPN-nya secara patuh dan transparan,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

 

Sementara itu, Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan, pihaknya baru menerima 145.320 dari total 418.665 wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHK­PN) untuk periode tahun 2024. Artinya, berdasarkan data per 31 Januari 2025, baru 33,45% penyelenggara negara yang sudah menyerahkan LHKPN mereka ke KPK jelang deadline 31 Maret 2025.

 

"Data tersebut termasuk wajib lapor baru yang sudah menyampaikan LH­KPN khusus pada jabatan barunya, seperti para anggota Kabinet Merah Putih, kepala daerah, dan anggota leg­islatif terpilih," ujar Budi keterangan tertulis, Jumat (31/1/2025).