Belum Dilantik Jadi Gubernur, Pramono Dikasih PR Tuntasin Banjir

JAKARTA - Meskipun belum dilantik sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung sudah banyak mendapat keluhan warga. Salah satunya, Pramono ditantang segera beresin banjir yang selama ini menjadi bencana musiman di Jakarta.

 

Usai menggelar syukuran kemenangannya di bilangan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025), Pram mengaku bakal memberikan perhatian lebih terhadap penanganan banjir. Terlebih, banyak warga yang curhat kepadanya.

 

“Saya belum menjabat saja, IG saya, TikTok saya, WA saya, sekarang ini selalu banyak keluhan, terutama berkaitan dengan banjir. Pasti urusan banjir nanti akan menjadiperhatian secara khusus untuk ditangani bersama-sama,” ungkap Pram di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

 

Meski begitu, Pram mengatakan, penanganan banjir di Jakarta tidak bisa diberesin dengan cara-cara konvensional. Menurutnya, cara yang dilakukan gubernur dan penjabat gubernur terdahulu akan disempurnakan.

 

Saya akan memperbaiki hal yang kurang. Terus terang memang kewenangan penjabat tidak seperti gubernur yang full. Pasti ada hambatan, ada batasannya,” kata politisi senior PDIP itu.

 

Eks Sekretaris Kabinet itu mengaku telah mencatat apa saja yang harus diperbaiki jika dirinya dan Rano Karno telah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

 

Ia menyebut sejumlah cara yang telah dilakukan gubernur pendahulunya, seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maupun Anies Baswedan. Seperti perbaikan tali air, drainase yang harus digali secara rutin, dan sumur resapan.

 

“Seperti yang dilakukan Pak Ahok maupun Mas Anies, semuanya dilakukan untuk Jakarta. Karena nggak bisa diselesaikan hanya secara parsial ya,” katanya.

 

Lagipula, penanganan banjir di Jakarta harus bekerja sama dengan instansi lain yang berpengalaman. Pram berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat mewujudkan program besar seperti giant sea wall.

 

Ketua bidang komunikasi tim transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Chico Hakim yakin, Pram mampu menjalin kerja sama yang baik dengan pihak lain. Seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar.

 

“Kemampuan Pramono Anung yang andal dalam berkomunikasi dengan pihak manapun tentu akan sangat membantu. Selama ini juga Pemprov sudah selalu ada koordinasi,” tutur Chico saat dihubungi, tadi malam.

 

Lalu, apa yang akan dilakukan Pram-Doel untuk beresin banjir Jakarta? Kata Chico, Pemprov akan melakukan pengerukan kali, kemudian membangun tanggul mitigasi pencegah rob dan saluran drainase.

 

Selain itu, Pram-Doel juga akan melakukan pemeliharaan sumur resapan, dan meluncurkan Proyek Strategis Nasional (PSN) infrastruktur pengendali banjir, seperti polder, drainase, kali dan embung.

 

Selain itu, berdasarkan data Dinas Sumber Daya Alam (SDA) Pemprov Jakarta memiliki 7 ribu pasukan biru. “Kita juga sudah intens berkoordinasi untuk program pengendalian banjir ini,” kata Chico.

 

Beberapa lokasi juga akan langsung dikunjungi untuk kesiapan sustainability program pengendalian banjir. Seperti, normalisasi Ciliwung, khususnya segmen Rawajati-Cililitan.

 

Kemudian, Waduk Riario yang berdampak pada wilayah timur Jakarta. Ketiga, untuk banjir rob dipastikan dipercepat penyelesaian tanggul pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

 

Pemprov Jakarta akan segera membangun tanggul mitigasi di Muara Karang untuk atasi banjir rob, karena Jakarta tahun ini menghadapi siklus 18 tahun air laut pasang,” terang Chico.

 

Pengamat Tata Kota, Trubus Rahadiansyah menyarankan Pram-Doel melakukan kolaborasi dan sinergitas. Tidak semata-mata penanganannya membersihkan gorong-gorong, membuat sumur resapan, atau memasang turap.

 

Trubus mengatakan, gubernur Jakarta yang baru harus mampu merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai, atau daerah yang rawan banjir. Kemudian, tempatnya dijadikan ruang terbuka hijau.

 

Menurutnya, tidak ada masalah soal anggaran bagi Pemprov Jakarta. Terlebih, upaya ini dilakukan bertahap. Karena terbukti sukses zaman Ahok saat merelokasi warga ke Rusun Jatinegawa dari bantaran Ciliwung, dan yang tinggal Kalijodo.

 

Kata Trubus, saat ini Jakarta merupakan wilayah aglomerasi. Sehingga harus berkoordinasi dengan wilayah sekitarnya. Sebab, penyelesaian banjir merupakan kesepakatan dari wilayah aglomerasi.

 

“Selama ini Jakarta karena merasa DKI, jadi ada arogansi, berusaha tampil beda, karena merasa punya cuan, jadi sama tetangganya terkesan jumawa. Menganggap lebih dekat dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Jakarta kembali dikepung banjir pada Rabu (29/1/2025). Banjir merendam sejumlah ruas jalan dan 30 RT dengan ketinggian bervariasi. Akibatnya, ribuan warga pun terpaksa mengungsi.

 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi banjir di Ibu Kota. Namun, hujan ekstrem yang terjadi pada Selasa (28/1/2025) di luar prediksi.

 

Menurut Teguh, berdasarkan informasi dari BMKG, hujan yang diperkirakan hanya berintensitas sedang hingga lebat ternyata berubah menjadi cuaca ekstrem.