Bahlil Keliling Riau, Pantau Peredaran Gas 3 Kg

RIAU - Meskipun pengecer telah kembali diperbolehkan menjual gas 3 kg, antrean panjang pembelian gas LPG 3 kg masih terjadi di sejumlah daerah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun kembali turun ke lapangan untuk mengecek langsung penjualan gas 3 kg.

 

Rabu (5/2/2025), Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM terbang ke Riau. Ada banyak tempat yang didatangi Bahlil dalam kunjungan lapangannya ke Riau.

 

Agenda pertama, Bahlil sidak ke pangkalan elpiji milik Yusmaniar di Jalan Tengku Bey, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Seperti biasa, Bahlil menyapa warga dan bertanya ke pemilik pangkalan.

 

“Saya lihat di pangkalan ini, harga elpiji Rp 18 ribu, dan itu rakyat beli. Inilah yang diinginkan Pemerintah. Harga untuk masyarakat harus di bawah Rp 20 ribu,” kata Bahlil.

 

Tak puas di pangkalan, ia melanjutkan sidaknya ke salah satu warung pengecer gas 3 kg. Mantan Ketua Umum HIPMI itu terkejut saat mengetahui warung tersebut membanderol “si melon” Rp 22 ribu per tabung.

 

Saat ditanya kenapa menjual Rp 22 ribu, si penjual dengan polosnya menjawab harga belinya dari pangkalan sudah Rp 20 ribu per tabung. Mengetahui hal ini, Bahlil geram.

 

“Ada pengecer yang menjual Rp 22.000, mendapat gas dari pangkalan lain. Ini yang tidak boleh terjadi. Kita akan melakukan penataan terhadap pangkalan yang bermain seperti ini,” tegasnya.

 

Ia menjelaskan, agen memperoleh gas 3 kg dari Pertamina Patraniaga dengan harga Rp 12.750. Kemudian menjual ke pangkalan seharga Rp 15 ribu. Adapun harga tertinggi yang masyarakat dapatkan Rp 18 ribu.

 

Rantai distribusi ini harus sesuai. Dari agen ke pangkalan, dan dari pangkalan ke masyarakat. Tidak boleh ada permainan harga di tengahnya, apalagi yang merugikan rakyat. Saya tidak rela masyarakat harus beli Rp 22 ribu,” sesal Bahlil.

 

Untuk menertibkan tata niaga gas 3 kg, ia berencana membentuk badan khusus. “Jika ada pangkalan yang melanggar, kami tindak. Cabut izin pangkalannya,” ancam mantan Menteri Investasi itu.

 

Usai sidak proses pembelian, Bahlil meninjau wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Duri, Bengkalis, Riau. Mengenakan wearpack bercorak khas Pertamina, ia didampingi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto.

 

Bahlil meminta lifting minyak dinaikkan dalam rangka kedaulatan energi. Ia juga mengapresiasi penerapan metode “Enhanced Oil Recovery” (EOR) dengan metode “steamflood” yang diterapkan oleh PHR dalam upaya meningkatkan produksi.

 

Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan energi, Bahlil akan terus memberikan dukungan dan motivasi kepada PHR untuk meningkatkan produksinya.

 

“Saya yakin Pertamina mampu melakukan ini. Karena lifting kita itu adalah produk dari Pertamina dan dari 60 persen tersebut 25-30 persen berasal dari PHR. Ibu Pertiwi menanti pengabdian kita untuk menjaga marwah negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat dan bangsa,” tuturnya.

 

Di hari yang sama, antrean panjang pembelian gas LPG 3 kg masih terjadi di sejumlah daerah. Tak hanya di Jabodetabek, fenomena antrean panjang juga terjadi di Surabaya, Bali, dan provinsi lainnya.

 

Bali, warga rela antre panjang untuk membeli gas 3 kg pada operasi pasar yang dilakukan di sejumlah titik di wilayah Badung, Bali. Operasi pasar digelar untuk mengurangi kepadatan penjualan di tingkat pangkalan atau agen resmi.

 

Di Surabaya, lonjakan permintaan terhadap gas melon melonjak tinggi. Di Pangkalan gas LPG yang terletak di Jalan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, waktu hanya tiga jam, ratusan tabung gas yang dijual pangkalan tersebut ludes terjual.

 

Pemandangan yang sama juga terjadi di Tangerang, Banten. Sejumlah pangkalan penjualan gas LPG dikerubuti warga sejak pagi. Warga yang ingin membeli gas 3 kg, harus antre panjang.

 

Fenomena ini mencuri perhatian Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Mereka bahkan telah mengecek penyebab antrean tersebut, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten.

 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Helfi Assegaf mengungkapkan, terjadi perubahan pendistribusian yang sebelumnya bisa melalui pengecer, saat ini langsung melalui agen.

 

Kemudian, ada pengurangan pasokan gas 3 kg dari supplier ke agen atau ke pangkalan. Helfi menyebut pasokannya menurun dari sekitar 280 tabung per hari menjadi 130 tabung per hari.

 

Kabar baiknya, tidak ada indikasi penimbunan. “Itu sementara dan saat ini kita komunikasikan dengan Dirjen Migas. Tim kami sedang komunikasi di sana, kita tunggu hasilnya gimana,” kata Helfi.

 

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan, tidak boleh ada penimbunan, meski Presiden Prabowo Subianto telah kembali mengizinkan pengecer menjual gas 3 kg. Syafruddin meminta Pemerintah memantau langsung ke daerah-daerah. “Jangan sampai ada penimbunan gas elpiji 3 kg oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

 

Selain itu, dia juga meminta adanya kemudahan bagi pengecer dalam mendapat izin berusaha. Menurutnya, keputusan Pemerintah untuk membolehkan pengecer kembali menjual gas 3 kg, jangan sampai menyulitkan rakyat.

 

“Banyak masyarakat menjadi pengecer atau pangkalan gas elpiji 3 kg sebagai sumber mata pencaharian mereka, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” tegasnya

 

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah turun tangan terkait polemik penjualan gas LPG 3 kg yang membuat antrean panjang di sejumlah daerah. Presiden meminta Bahlil untuk membolehkan kembali pengecer menjual gas 3 kg.

 

“Presiden menginstruksikan ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer ang ada mulai hari ini (kemarin) agar mereka dapat berjualan seperti biasa. Sementara itu mereka juga akan diatur sebagai sub pangkalan,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

 

Ditegaskan Dasco, larangan pengecer menjual elpiji 3 kg bukan kebijakan Presiden. Sebab itu, ketika terjadi keresahan di masyarakat, Prabowo turun tangan untuk menganulir aturan yang dibuat Bahlil.

 

Meski dibuka kembali, Dasco berpesan agar para pengecer harus terdaftar sebagai subpangkalan elpiji 3 kg. “Administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” pinta Ketua Harian Gerindra ini.

 

Ia juga memastikan bahwa tidak ada kelangkaan, mengingat stok elpiji 3 kg berlimpah. Sembari Pemerintah menggodok regulasinya agar harga yang sampai di masyarakat tidak mahal.