Hasto Kalah Di Praperadilan, Kuasa Hukum Kecewa

JAKARTA - Harapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto lepas dari status tersangka di KPK, akhirnya kandas. Gugatan praperadilan yang diajukan Hasto ke PN Jakarta Selatan ditolak hakim. Menanggapi kekalahan itu, Kuasa Hukum Hasto mengaku kecewa.

 

Sidang putusan terhadap gugatan praperadilan yang diajukan Hasto digelar majelis hakim PN Jaksel, Kamis (13/2/2025). Dalam gugatannya, Hasto meminta statusnya sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku dibatalkan.

 

Sejak pagi hari, area PN Jaksel telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses persidangan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang memasuki ruang sidang, termasuk awak media dan pendukung Hasto. 

 

Di luar gedung pengadilan ratusan massa turut menggelar orasi sambil meminta praperadilan Hasto ditolak. Berdasarkan pantauan, massa hadir dengan dua mobil box. Orator aksi menyebut mereka berasal dari kalangan mahasiswa. 

 

Demo yang berjalan dijaga cukup ketat oleh petugas Kepolisian. Suasana lalu lintas di sekitar Jalan Ampera Raya, Ragunan, Jakarta Selatan itu pun terlihat padat merayap. 

 

Sementara di depan pagar masuk PN Jakarta Selatan, penjagaan dilakukan oleh sejumlah petugas dari Satgas Cakra Buana PDIP. Sejumlah pria berseragam hitam dengan baret merah berjaga sambil melihat orang-orang yang lalu lalang keluar masuk pengadilan.

 

Suasana di dalam ruang sidang sudah penuh sesak. Sejumlah kader Banteng duduk dibarisan kursi hadirin. Di antaranya Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning dan politisi PDIP Adian Napitupulu. Keduanya datang mengenakan kemeja batik. 

 

Sekitar pukul 16.00 WIB, satu persatu tim kuasa hukum Hasto mulai memasuki ruang sidang utama PN Jaksel. Disusul Tim Biro Hukum KPK yang dipimpin Iskandar Marwanto.

 

Tepat pukul 16.08 WIB, Hakim tunggal Djuyamto memasuki ruang sidang. Sebelum membacakan putusannya, dia meminta para pengunjung untuk menjaga kondusifitas selama proses persidangan. Sebab, berkas putusan praperadilan Hasto setebal 348 halaman. Walaupun yang dibacakan hanya intinya saja. 

 

Dalam amar putusannya, Hakim menilai permohonan tidak memenuhi syarat formil karena menggabungkan dua perkara dalam satu gugatan. Ia juga mempertanyakan argumen tim kuasa hukum Hasto yang menyebut alat bukti yang digunakan KPK tidak sah. 

 

Selain itu, hakim menilai permohonan praperadilan Hasto kabur karena tidak jelas alat bukti mana yang dipermasalahkan dan untuk kasus yang mana. 

 

"Timbul pertanyaan apakah alat bukti perkara lain yang dimaksud Pemohon (Hasto) digunakan untuk dugaan tindak pidana perintangan penyidikan atau dugaan suap, ataukah untuk kedua-duanya sekaligus?" ujar Djuyamto dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

 

Hakim menjelaskan bahwa dua perkara berbeda seharusnya memiliki alat bukti yang berbeda pula. Hal ini membuat sulit bagi pengadilan untuk menilai keabsahan alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka terhadap Hasto.

 

Djuyamto menegaskan bahwa sesuai aturan Mahkamah Agung (MA), persidangan praperadilan harus berlangsung cepat dan tidak boleh berlarut-larut. Karena itu, untuk alasan formil, hakim menyatakan gugatan Hasto tidak dapat diterima.

 

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," pungkas Djuyamto.

 

Tim kuasa hukum Hasto, yang diwakili oleh Todung Mulya Lubis mengaku kecewa atas putusan hakim. Meski begitu dia mengaku putusan ini bukan akhir dari segalanya.

 

This is not the end. Penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua," ucap Todung usai sidang.

 

Todung menambahkan bahwa putusan ini mencerminkan "peradilan sesat" karena tidak mempertimbangkan substansi dugaan ketidaksahan alat bukti yang digunakan KPK. Menurutnya, hakim lebih mempertimbangkan aspek administratif daripada substansi kasus. "Ini adalah langkah mundur dalam penegakan hukum," tegasnya.

 

Sementara Ketua DPP PDIP sekaligus Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy menjelaskan bahwa putusan hakim ini tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan klainnya. Menurutnya, putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat. 

 

Sebab, ada penggabungan dua surat perintah penyidikan terkait suap dan perintangan penyidikan. "Namun menurut kami sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama. Tapi kami menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut," ungkap Ronny.

 

Pertimbangan hakim dalam putusan itu, disebutnya belum mengacu pada objek pengujian, yakni objek penetapan tersangka terhadap Hasto. Tim hukum PDIP perlu menggodok lebih lanjut apakah bakal mengajukan permohonan praperadilan baru berdasarkan putusan hakim.

 

"Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa, ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan pra peradilan kami ditolak," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Ronny mengaku Hasto siap menerima apa pun putusan yang akan dijatuhkan hakim. Ronny mengatakan, gugatan praperadilan ini bukan hanya mempersoalkan pelanggaran prosedur terhadap penetapan tersangka Hasto, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab Partai.

 

Pasalnya, salah satu bentuk perjuangan PDIP adalah mengedukasi publik terkait penegakan hukum yang tidak boleh sewenang-wenang. "Sebab, kalau kita membiarkan kesewenangan seperti ini, maka siapapun bisa jadi korban," tegasnya.

 

Sejumlah pendukung Hasto yang hadir di luar pengadilan turut menyampaikan kekecewaan mereka dan mengancam akan mengajukan gugatan baru. Mereka menilai putusan ini sebagai bentuk ketidakadilan dan menduga adanya tekanan politik dalam proses hukum yang dijalani Hasto.

 

Di sisi lain, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi putusan hakim yang dianggapnya sudah tepat. Menurutnya, sikap hakim tunggal sudah sesuai dengan dalil yang diajukan oleh tim Biro Hukum KPK.

 

"Putusan hakim sudah proporsional dan tepat sebagaimana pertimbangan dari dalil dan argumentasi yang disampaikan tim hukum dari KPK," ujar Setyo Budiyanto kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

 

Setyo menjelaskan bahwa penyidikan Hasto kini bakal dilanjutkan penyidik, setelah status tersangkanya disahkah PN Jaksel. Namun, dia enggak memastikan kapan Hasto diperiksa kembali sebagai tersangka. 

 

"Untuk hal terkait tindak lanjut penyidikan nanti urusan penyidik," pungkasnya.