KIP Kuliah, Beasiswa LPDP Dan Lainnya Tidak Ada Pemotongan

QJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan, tidak ada pemotongan atau pengurangan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah terkait efisiensi anggaran yang saat ini dijalankan pemerintah.

 

Saat ini, kata Sri Mulyani, total penerima beasiswa KIP untuk Tahun Anggaran 2025 berjumlah 1.040.192 mahasiswa. Sementara total anggaran yang tersedia berjumlah Rp 14,698 triliun. 

 

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasa," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung MPR/DPR, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/2/2025).

 

Mengacu besaran bantuan KIP Kuliah 2024, mahasiswa penerima KIP Kuliah mendapatkan bantuan biaya pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

 

Program studi dengan akreditasi A, maksimal Rp 12 juta per semester untuk bidang kedokteran dan maksimal Rp8 juta per semester untuk bidang non-kedokteran

Program studi dengan akreditasi B, maksimal Rp 4 juta per semester

Program studi dengan akreditasi C, maksimal Rp 2,4 juta per semester

Selain itu, juga ada bantuan biaya hidup yang diberikan setiap semester atau enam bulan. Angkanya, disesuaikan dengan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi. Biaya hidup diberikan dalam lima klaster, dengan rincian sebagai berikut:

 

Klaster 1: Rp 800.000 per bulan

Klaster 2: Rp 950.000 per bulan

Klaster 3: Rp 1.100.000 per bulan

Klaster 4: Rp 1.250.000 per bulan

Klaster 5: Rp 1.400.000 per bulan

Beasiswa Lain Juga Aman

 

Sri Mulyani juga memastikan, beasiswa lain yang sedang berjalan, yang saat ini diterima oleh 40.030 siswa penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama tetap berjalan sesuai kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. 

 

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Angka tersebut terdiri dari Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.

 

Target efisiensi anggaran ini tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.