Prabowo: Narasi Gaji Dipotong Itu Tidak Benar

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memastikan, efisiensi anggaran negara yang tengah dijalankan pemerintah, tidak mengganggu operasional sehari-hari.

 

Anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Mulai dari penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.

 

Hal ini disampaikan Prabowo, dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

 

“Memang, saya ingin laksanakan efisiensi. Tapi jelas, efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasional sehari-hari,” ujar Prabowo.

 

Gaji Dipotong Tidak Benar 

 

Dalam kesempatan ini, Prabowo juga meluruskan isu pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan.

 

“Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” tandasnya.

 

Dia pun menjelaskan, langkah penghematan ini lebih ditekankan pada pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.

 

“Jadi habis itu kunker, seminar, focus group discussion (FGD), apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Nggak usah seminar lagi,” tegasnya.

 

Sejauh ini, kata Prabowo, pemerintah berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 300 triliun, tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting. Termasuk, di bidang pendidikan.

 

"Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh, apalagi pendidikan,” beber Prabowo.

 

Sebelumnya, dalam konferensi pers di Gedung MPR/DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (14/2/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan kriteria kegiatan pemerintahan yang terkena efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi tersebut lebih terkait pada kriteria aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, perayaan, dan kegiatan seremonial lainnya.

 

Dengan begitu, kebijakan efisiensi ini tidak akan berdampak pada PHK pegawai honorer, biaya semesteran atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa lain dari LPDP, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Kementerian Agama.

 

Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," tandas Sri Mulyani.