BNN Terkena Pemotongan Hingga Rp 998M, Tetap Profesional Memberantas Narkoba

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) mendukung langkah Pemerintah melakukan efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L). Efisiensi anggaran di tubuh BNN tak akan menganggu kinerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

 

Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom menjelaskan, efisiensi anggaran BNN merupakan upaya mengeliminir pos anggaran yang kurang sesuai. Anggaran itu akan dialokasikan atau dialihkan ke proyek-proyek lain yang lebih membangun atau bermanfaat bagi rakyat.

 

Dia memastikan, meski lembaga yang dipimpinnya mendapat pemotongan hingga Rp 998 miliar di Tahun Anggaran (TA) 2025, BNN akan tetap professional dalam menjalankan tupoksinya, yakni melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba agar sejalan dengan Asta Cita Pemerintah.

 

Presiden punya cita-cita Asta Cita ketujuh. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menjadikan program pencegahan dan pemberantasan narkoba sebagai salah satu program prioritas,” ujar Marthinus dalam keterangannya, dikutip Sabtu (15/2/2025).

 

Diketahui, Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo adalah memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

 

Marthinus menilai, adanya efisiensi sebetulnya baik bagi profesionalitas instansi. Ke depan, pihaknya dituntut mampu membuat skala prioritas, atau tak sekadar membuat banyak rencana yang belum tentu bisa dieksekusi.

 

Saat ini, kami harus memprioritaskan mana program yang harus didahulukan,” imbuhnya.

 

Mathinus menambahkan, pihaknya akan menentukan skala prioritas agar BNN dapat fokus menjalankan program yang memiliki dampak luas.

 

“Satu kegiatan bisa menyelesaikan problem semuanya,” cetusnya.

 

Sekretaris Utama (Sestama) BNN Tantan Sulistyana mengungkapkan, berdasarkan rapat terakhir dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, efisiensi anggaran BNN melalui blokir anggaran ditetapkan sebesar Rp 998 miliar atau setara dengan 40,7 persen dari Pagu anggaran BNN.

 

Menurutnya, pemotongan itu bertujuan mendukung implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta kebijakan Pemerintah dalam efisiensi anggaran.

 

Dalam efisiensi ini, pihaknya akan melakukan rekonstruksi ulang Pagu Anggaran yang tersedia (pasca kebijakan blokir anggaran yang baru), dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing satuan kerja (223 satuan kerja).

 

Kemudian, memprioritaskan dan memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak kepada masyarakat. Lalu melakukan realokasi ulang semaksimal mungkin pada 16 pos anggaran.

 

Tantan berharap, kerja-kerja BNN tahun ini bisa mendapat dukungan semua pihak. Salah satunya oleh DPR. Pasalnya, perkembangan jenis narkotika di dunia sangat pesat dengan lebih dari 1.262 jenis narkotika baru.

 

Saat ini, ungkap dia, terdapat 97 jenis narkotika baru di Indonesia dan enam di antaranya harus diatur dalam revisi Undang-Undang (UU) Narkotika.

 

Saya mohon, pimpinan dan Anggota Komisi III DPR dapat memberi dukungan agar BNN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, serta dapat menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang penanggulangan narkoba,” tandasnya.

 

Di media sosial X, pemangkasan anggaran yang terjadi di sejumlah K/L juga menjadi sorotan netizen.

 

“Semoga orang-orang yang kini direhabiltasi sama BNN tetap dapat makan dan minum yang layak sampai dinyatakan pulih dari ketergantungan narkoba,” cuit akun @wedombos.

 

BNN kena pangkas juga? Kiraiin ‘seberuntung’ DPR dan Polri yang nggak kena pangkas. Ampun dah, mending yang banyak oknum-oknumnya saja tuh yang di pangkas, jangan BNN. Indonesia sedang darutat narkoba,” tulis akun @9886789766_.

 

Akun @willieofwhle menjelaskan, anggaran yang dipangkas di BNN adalah pos anggaran yang tidak diperlukan. Sebab itu, dia meyakini, pemberantasan narkoba di Indonesia tidak terganggu.

 

“Yang dihapus anggaran ATK, seremonial, biaya ac, dan anggaran lain yang nggak perlu. Jadi jangan takut pemberantasan narkoba jadi kendor,” cetusnya.

 

Akun @rautankaca mengusulkan BNN mensiasati efisiensi dengan banyak mendorong program pemberdayaan masyarakat, utamanya dalam mengawasi peredaran narkoba.

 

“Kalau BNN bisa dorong masyarakat menjaga lingkungan dari narkoba, efisiensi nggak bakal berpengaruh banyak,” imbuhnya.