Bansos Tetap Aman, Efisiensi Tak Kurangi Bantuan Buat Publik

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan, alokasi dana untuk Bantuan Sosial (Bansos) masyarakat, aman. Begitu juga dengan honor pendamping sosial.

 

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, hak masyarakat tetap jadi prioritas Pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran ti­dak akan mengurangi hak rakyat.

 

“Malah bansos memungkinkan akan ditambah,” ujar Gus Ipul dalam siaran pers, Jumat (21/02/2025).

 

Tak hanya itu, ia juga tidak ingin efisiensi anggaran menjadi kabar buruk bagi para pendamping di seluruh daerah. Dia memastikan, honor dan insentif bagi para pendamping sosial sudah dianggarkan dan dijamin aman sepanjang tahun berjalan.

 

Semua sudah dipikirkan. Nggak ada yang dirugikan. Pendamping tetap mendapat haknya karena peran mereka sangat penting dalam mendampingi masyarakat,” tegasnya.

 

Gus Ipul menyebut, efisiensi anggaran justru merupakan lang­kah positif untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan efektif. Ia mengibaratkan efisiensi seperti menghilangkan ‘lemak-lemak’ yang tidak perlu dalam tubuh birokrasi.

 

“Efisiensi ini justru menyehat­kan. Kalau diibaratkan puasa, semakin lama puasa bisa meng­hilangkan kanker birokrasi yang menghambat pelayanan,” tu­turnya.

 

Diketahui, postur anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) di tahun 2025 sebesar Rp 79,5 triliun

 

Jumlah tersebut rencananya akan digunakan untuk Program Perlindungan Sosial sebanyak Rp 78.4 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,1 triliun.

 

Efisiensi anggaran tahun 2025 atau yang terpangkas di Kemen­sos sebesar Rp 1,3 triliun. Lalu, terdapat penyesuaian anggaran rekonstruksi menjadi Rp 970 miliar. Selisih efisiensi penye­suaian anggaran rekonstruksi adalah Rp 356 miliar.

 

Adapun besaran bantuan so­sial Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 per triwulan sesuai kategori penerima berkisar Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu.

 

Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang juga dikenal sebagai program sembako diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Besa­ran bantuan BPNT adalah Rp 200 ribu setiap bulan. Biasanya dirapel dua hingga tiga bulan sekaligus.

 

Terkait sejumlah keluhan dari berbagai pihak mengenai kebijakan efisiensi ini, Gus Ipul menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.

 

Namun demikian ia menegas­kan, Pemerintah tetap berusaha keras memberikan pelayanan yang optimal di tengah efisiensi anggaran.

 

“Kalau ada yang mengeluh itu biasa. Mereka mungkin terbiasa dengan cara kerja yang tidak efisien. Tapi kita harus berubah, demi pelayanan yang lebih baik untuk rakyat,” bebernya.

 

Gus Ipul menegaskan, efisiensi ini juga merupakan bagian dari upaya Kementerian Sosial untuk menjalankan program yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

 

Dengan penggunaan anggaran yang tepat sasaran, pelayanan kepada masyarakat bisa diting­katkan tanpa mengurangi hak-hak penerima manfaat.

 

“Kami ingin setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tidak boleh ada pembo­rosan. Ini soal tanggung jawab moral dan kepercayaan publik,” tegasnya.

 

Kemensos sudah berdialog langsung bersama 457 pilar-pilar sosial dari Madiun, Magetan, dan Ngawi. Dalam kesempatan itu, ditegaskan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak di lapangan.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menerang­kan, pendamping adalah perpan­jangan tangan Kemensos.

 

Mereka pun diminta tetap fokus menjalankan tugasnya. Mereka harus mendampingi warga, dan memastikan pro­gram-program Kemensos ber­jalan dengan lancar serta tepat sasaran.

 

“Jadi tetaplah semangat, karena dukungan untuk kalian sudah dipastikan aman,” ujar Gus Ipul.

 

Salah satu pendamping Pro­gram Keluarga Harapan (PKH) dari Kabupaten Ngawi, Ira, mengaku lega setelah mendengar langsung pernyataan dari Gus Ipul. Ia sebelumnya sempat kha­watir setelah mendengar kebi­jakan efisiensi akan berdampak pada hak-hak pendamping.

 

Alhamdulillah saya merasa tenang dan senang dengan kebi­jakan ini. Setuju akan keputusan presiden bahwa efisiensi tidak mengurangi hak rakyat, serta hak saya sebagai pendamping,” katanya.

 

Anggota Komisi VIIl DPR Atalia Praratya mengapresiasi Kemensos yang tetap mem­beri prioritas untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pemang­kasan anggaran tidak meng­ganggu penyaluran Bansos.

 

“Kemensos sudah berpikir agar Bansos bisa tetap berjalan,” katanya.

 

Meski begitu, dia mendorong adanya pengawasan di lapangan. Tujuannya agar anggaran opera­sional yang melekat pada Bansos tidak dikurangi atau tidak dialihkan untuk yang tidak berkaitan.