Korupsi Minyak Mentah Jadi Perhatian Presiden, Setahun Kerugian Negara Rp 190T

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang diduga merugikan negara Rp 190 triliun per tahun. Prabowo memastikan bakal menjadikan momen ini ajang bersih-bersih.

 

Setelah meresmikan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai dugaan korupsi di Pertamina selama periode 2018-2023. Sambil mengeluarkan 'jurus silat' dan kepalan tangan, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah bakal menyikat habis semua pihak yang "nyolong" duit rakyat tanpa pandang bulu.

 

"Lagi diurus semua. Oke, kami akan bersihkan. Kami akan tegakkan," kata Prabowo di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

 

Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, pemerintah menjamin proses hukum yang dijalankan Kejaksaan Agung (Kejagung) ditujukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. "Kami akan membela kepentingan rakyat," tegasnya.

 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan korupsi di Pertamina. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penegakan hukum.

 

Kami harus hormati dan semua proses hukumnya pasti kita dukung," ujar Erick di lokasi yang sama.

 

Erick juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, seperti yang telah dilakukan pada kasus-kasus sebelumnya, seperti korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya.

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ia juga mengingatkan untuk menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dalam setiap kasus yang ditangani.

 

Terkait isu pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax, Bahlil membantah keras rumor tersebut. Ia menegaskan, kualitas BBM yang dijual telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. "Tidak ada. Kualitas kami sudah sesuai standar. Semua sudah ada speknya," tegas Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).

 

DPR Sidak Ke SPBU

 

Dalam upaya memastikan kualitas BBM yang beredar di masyarakat, Komisi XII DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta. 

 

Selaku pemimpin sidak, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa BBM jenis RON 90 (Pertalite) dan RON 92 (Pertamax) yang dipasarkan sesuai dengan spesifikasi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

 

"Kami ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Lemigas," ujar Bambang saat melakukan sidak di SPBU Pertamina Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (27/2/2025).

 

Selain SPBU Pertamina, rombongan Komisi XII DPR juga mengunjungi SPBU Shell di kawasan yang sama untuk melakukan uji sampel terhadap produk BBM yang dijual. Hasil sementara dari uji visual menunjukkan bahwa kualitas BBM dari kedua SPBU tersebut tampak serupa.

 

Namun, kepastian lebih lanjut akan diperoleh setelah hasil uji laboratorium dirilis. "Dari dulu inilah yang sebenarnya harus disampaikan ke publik," tandasnya.

 

Sebelumnya, Kejagung menyampaikan kerugian negara akibat kasus korupsi di tubuh anak usaha PT Pertamina itu, mencapai Rp 193,7 triliun. Belakangan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan angka tersebut merupakan kerugian di 2023.

 

Angka ini diperkirakan masih jauh lebih besar mengingat skandal ini terjadi sejak 2018 hingga 2023. 

 

Dalam kasus ini Kejagung menetapkan 9 orang tersangka, 6 di antaranya adalah petinggi PT Pertamina Patra Niaga.