Pemprov DKI Tambah 100 Sekolah Gratis, Sasar Tahun Ajaran 2027/2028

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan penambahan 100 sekolah swasta gratis. Dengan kebijakan tersebut, jumlah sekolah yang masuk dalam program Sekolah Swasta Gratis (SSG) di Ibu Kota akan meningkat menjadi 253 sekolah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis.

"Untuk sekolah gratis, tentunya ini dibahas bersama dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap awal dulu 103 sekolah swasta gratis, kemudian tambah 50, dan terakhir kesepakatan dan tentunya akan segera ditindaklanjuti yaitu tambah 100. Totalnya jadi 253," kata Pramono saat menghadiri peringatan Hari Santri di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pramono menjelaskan, penambahan sekolah tersebut masih memerlukan pembahasan lanjutan bersama DPRD. Sebab, pelaksanaan program pendidikan gratis menjadi tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pemprov DKI juga membuka peluang memperluas program pendidikan gratis ke madrasah dan pondok pesantren. Namun, realisasinya akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren," ujarnya.

Pramono mengaku telah menerima informasi bahwa madrasah dan pondok pesantren juga mulai masuk dalam pembahasan perluasan program pendidikan gratis.

"Saya mendengar untuk yang ini pun sebenarnya sudah pondok pesantrennya, madrasahnya sudah ada," imbuhnya.
Sasar Siswa yang Tidak Tertampung SPMB

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Ghozi Zulazmi mengatakan, program sekolah swasta gratis ditujukan untuk memperluas kesempatan pendidikan, terutama bagi calon siswa yang tidak tertampung melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Komisi E mendorong penambahan sekolah gratis tersebut dapat direalisasikan mulai tahun ajaran 2027/2028, tepatnya Juli 2027. Menurut Ghozi, program ini sudah menjadi kebutuhan mendesak masyarakat sehingga perlu segera ditindaklanjuti.

"Kita meminta karena ini menjadi darurat dan mendesak, dan kebutuhan dari masyarakat. Ini perlu ada updating. Sehingga apa yang disepakati dalam pembahasan dengan Dinas Pendidikan kemarin itu bisa benar-benar terealisasi, setidaknya di tahun ajaran besok, di bulan Juli tahun 2027," kata Ghozi, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

Ia menambahkan, diperlukan penyesuaian regulasi melalui peraturan gubernur (pergub) atau keputusan gubernur (kepgub) agar program tersebut dapat berjalan. Pengusulan sekolah yang akan masuk dalam program gratis juga harus dilakukan sebelum April agar pelaksanaannya tidak terlambat.

Ghozi menegaskan, Komisi E akan terus memperjuangkan penambahan sekolah swasta gratis agar semakin banyak anak Jakarta memperoleh akses pendidikan.
Siapkan Beasiswa hingga Luar Negeri
Selain memperluas sekolah gratis, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan program Beasiswa LPDP Jakarta yang direncanakan mulai dibuka pada 2027.

Program ini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi warga Jakarta, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Beasiswa tersebut tidak hanya mencakup pendidikan umum, tetapi juga pendidikan keagamaan. Pemprov DKI bahkan merencanakan kesempatan bagi penerima beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri.