Dewi-Iing Bakal Fokus Genjot PAD

PANDEGLANG - Dinilai belum mampu mandiri secara fisikal, Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Raden Dewi Setiani-Iing Andri Supriadi, bakal fokus megenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

 

Apalagi, hingga saat ini kondisi capaian PAD masih tergolong kecil, dan bahkan capaiannya tidak memenuhi target yang diharapkan. 

 

Belum lagi saat ini, ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang mengharuskan Kabupaten Pandeglang mandiri dalam keuangan.

 

Wabup Pandeglang, Iing Andri Supriadi menyatakan, peningkatan PAD harus menjadi fokus utama. Sebab kata dia, hingga kini Kabupaten Pandeglang belum mampu mandiri secara fiskal.

 

“Yang ingin kami optimalkan adalah bagaimana meningkatkan PAD, sampai hari ini Pandeglang belum mandiri secara fiskal,” kata Iing kepada awak media, Minggu (2/3).

 

Katanya, kepemimpinan Bupati Dewi Setiani dan Wabup Iing, Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang akan terus menggenjot pencapaian target PAD demi mewujudkan harapan masyarakat Pandeglang.

 

Pihaknya juga tambah dia, akan menggenjot sektor PAD di Pandeglang, di tengah adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

 

“Langkah yang harus kami lakukan adalah bagaimana meningkatkan PAD agar Pandeglang bisa mencapai kemandirian fiskal,” tegasnya.

 

Pihaknya juga bakal melakukan evaluasi bersama Bupati Dewi dalam waktu dekat ini. “Tentu nanti kami akan lakukan evaluasi terkait masih rendahnya capaian PAD tersebut,” tandasnya.

 

Terpisah, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang, Yunisa mengatakan, upaya meningkatkan PAD tentunya harus dilakukan secara bersama-sama, baik melalui pajak maupun retribusi daerah.

 

“Tidak hanya pajak, retribusi juga harus diperhatikan. Semua kecamatan juga harus bergerak bersama. Prinsipnya, kami siap menggenjot PAD secara kolektif,” katanya.

 

Dia mengklaim, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, termasuk mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 

“Kemarin sudah ada SE yang mengatur agar ASN didata, jika memiliki aset dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atas nama mereka atau orang lain, harus segera dibayarkan sebelum jatuh tempo. Kalau tidak, nanti gaji mereka akan dipotong otomatis untuk pembayaran pajak,” tegasnya.

 

Untuk tahun 2025 ini ungkapnya, target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 171,58 Miliar. “Hingga kini realisasinya baru mencapai Rp 15,62 Miliar,” ujarnya.

 

Sumber PAD Pandeglang berasal dari berbagai sektor, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak perhotelan, restoran, hiburan, tenaga listrik, parkir, reklame, air tanah, sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. 

 

Selain itu lanjutnya, ada juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

 

Kendati demikian kata dia, pihaknya terus mencari potensi pajak yang bisa meningkatkan PAD. Dan menurutnya, pajak restoran dan reklame sebagai sektor yang potensial untuk dioptimalkan.

 

“Sektor yang bisa menaikkan PAD kalau dioptimalkan, salah satunya pajak reklame dan pajak restoran. Apalagi di Pandeglang sekarang makin banyak rumah makan baru yang bermunculan,” imbuhnya.

 

Selain itu, Yunisa menekankan pentingnya pendataan papan reklame, termasuk milik klinik, bidan, dan dokter. Untuk memaksimalkan, pihaknya berencana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan tempat praktik tenaga medis masuk dalam daftar wajib pajak reklame.

 

“Papan reklame klinik, bidan, dan dokter juga harus didata. Kita akan libatkan teman-teman di Dinas Kesehatan untuk pendataan,” katanya lagi.

 

Bapenda juga mengoptimalkan pajak dari papan reklame notaris yang akan dimasukkan dalam PBB. Selain itu, penarikan pajak pun diperkuat dengan SE Bupati Pandeglang yang mewajibkan kecamatan dan desa berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayahnya.

 

“Ketergantungan pembangunan di Pandeglang itu sumber utamanya dari pajak dan retribusi. Jadi, ini harus kita dorong bersama,” tandasnya.