Dana Bencana Tak Kena Efisiensi

JAKARTA - Penanganan banjir, yang terjadi di mana-mana, dipastikan tetap berjalan dengan baik. Sebab, dana penanggulangan bencana tidak kena efisiensi.

 

Sejak awal Ramadan, beberapa wilayah di Indonesia diguyur hujan lebat. Hujan bahkan bisa sampai seharian. Sebagian wilayah Jabodetabek dilanda banjir. Di beberapa daerah, ketinggian air mencapai 3 meter. Ratusan rumah tenggelam, jembatan putus, mall tergenang, mobil dan motor terendam tanpa jejak. Hewan ternak seperti ayam, kambing, dan sapi ikut hanyut terseret arus air.

 

Tragedi banjir parah bukan cuma dirasakan masyarakat Jabodetabek. Penduduk Riau juga nelangsa akibat banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau mencatat, hingga saat ini empat kabupaten/kota di Riau terdampak banjir. Sebanyak 12.000 masyarakat Riau pun harus mengungsi. 

 

Banjir juga melanda Padang Pariaman, Sumatera Barat. Beberapa ruas jalan di sana terendam banjir. Akses jalan nasional Padang-Bukittinggi, khususnya di Sicincin, terputus. 

 

Masyarakat Cirebon, Jawa Barat, juga tertimpa musibah banjir. BPBD Kabupaten Cirebon mencatat, Cirebon wilayah Timur, Barat, dan Tengah kebanjiran akibat limpasan air Sungai Cisanggarung, Ciberes, Cipager, dan Sidranala yang meluap akibat hujan deras. 

 

Kabupaten Mimika, di ujung Timur Indonesia, juga dilanda banjir. Terdapat dua kampung, yakni Kampung Mioko dan Kampung Aikawapuka, yang terdampak bencana banjir.

 

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan, penangan banjir akan tetap berjalan baik. Dia menerangkan, Intruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja APBN tidak berlaku untuk penanganan bencana.

 

Untuk teknisnya, Cucun menerangkan, akan ada relaksasi anggaran atau fleksibilitas alokasi anggaran. "Bukan dipotong, (tapi) perlu ada relaksasi," kata Cucun, saat meninjau warga yang terdampak banjir, di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (6/3/2025).

 

Cucun menyatakan, Pemerintah dapat menata ulang anggaran yang mengarah pada program untuk kerakyatan. Hal ini supaya program prioritas bisa terlaksana.

 

Cucun lalu berbicara mengenai posisi penting Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana. Kata dia, BNPB harus diperkuat, karena menjadi satu-satunya lembaga yang menangani tanggap darurat bencana.

 

BNPB jangan dilihat sebelah mata, karena ketika yang mampu menangani tanggap daruratnya hanya satu BNPB. Lalu dia kolaborasi dengan perusahaan sosial, biar lebih berkuat kembali. Kita akan dorong untuk relaksasi juga, jangan sampai anggaran BNPB tidak kembali," tutur Cucun.

 

Wakil Ketua Umum PKB ini menuturkan, dalam kondisi tanggap darurat, BNPB harus mampu memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana. "BNPB ini harus diberikan penguatan, empowering untuk melakukan tanggap darurat, terutama memenuhi kebutuhan dasar ketika orang dalam kondisi mendapatkan musibah bencana," ucapnya.

 

Dalam penanggulangan banjir, Pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di beberapa wilayah, khususnya Bekasi. Operasi ini kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengingat biayanya relatif mahal. 

 

"Satu kali operasi bisa Rp 200 juta sampai Rp 300 juta," ucap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Rabu (5/3/2025).

 

Pratikno menekankan, operasi modifikasi cuaca dalam volume yang lebih besar harus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir besar di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Mengingat, curah hujan tinggi diperkirakan akan terus terjadi pada 11-20 Maret. 

 

Kalau sudah terlambat, sudah nggak bisa lagi dihadang," ucap eks Rektor Universitas Gadjah Mada itu. 

 

Untuk pendanaan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengungkapkan, dalam keadaan darurat, kementeriannya mengalokasikan anggaran yang ditempatkan di BNPB. Anggaran itu berupa dana siap pakai (DSP). 

 

"Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Anggaran, setiap awal tahun sudah dialokasikan DSP di BNPB sebesar Rp 250 miliar," jelas Deni, saat dihubungi, Kamis (6/3/2025). 

 

Deni menjelaskan, BNPB baru akan menggunakan dana DSP apabila sudah ada pernyataan tanggap darurat yang dikeluarkan kepala daerah. ”Jadi, selama belum ada pernyataan keadaan darurat, bencana yang ada di daerah ditangani dengan APBD Pemerintah Daerah,“ terangnya. 

 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan intervensi cuaca selama 24 jam untuk menekan risiko banjir di wilayah Jabodetabek. Dalam operasi ini, BMKG tidak hanya menyediakan data cuaca, tetapi juga merancang strategi operasi, menentukan lokasi penyemaian, serta memantau kondisi atmosfer secara real-time untuk memastikan efektivitas modifikasi cuaca.