Guru Sekolah Rakyat Akan Berasal Dari ASN

JAKARTA - Rencana Kementerian Sosial (Kemensos) mendirikan Sekolah Rakyat (SR) menuai beragam tanggapan dari netizen. Salah satunya soal kebutuhan guru yang akan menjadi tenaga pengajar.

 

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, tenaga pengajar SR akan berasal dari guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Teknisnya, para guru ASN yang akan direkrut akan dites ulang dan harus memenuhi sejumlah persyaratan.

 

“ASN yang memenuhi syarat (jadi tenaga pengajar di SR) akan dites ulang, meski mereka sudah lulus tes PPG (Pendidikan Profesi Guru). Penempatannya disesuaikan dengan tempat tinggal mereka,” ujar Gus Ipul-sapaan Saifullah Yusuf dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (18/3/2025).

 

Sebagai informasi, SR merupakan program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mendapat pendidikan layak dan berkualitas.

 

Berbeda dengan sekolah reguler yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, SR merupakan inisiatif Kemensos, yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak dari keluarga prasejahtera. Program ini dijadwalkan pada tahun ajaran 2025-2026 dan sudah ada lebih dari 50 lokasi yang siap menyelenggarakan SR.

 

Melanjutkan keterangannya, Gus Ipul menjelaskan, perekrutan tenaga pendidik untuk SR akan dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus Ketua Tim Formatur SR, Muhammad Nuh.

 

Soal calon siswa, lanjutnya, mereka juga harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya berada di desil 1 atau 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

 

Syarat lainnya, tambah Gus Ipul, pihaknya akan membuat perjanjian dengan orang tua, mereka tidak boleh memutus sekolah anak di tengah jalan.

 

“Orang tua bisa melihat (anak mereka) kapan pun (di asrama Sekolah Rakyat). Itu arahan Presiden, orang tua bisa menjenguk kapan pun,” imbuhnya.

 

Menurut Gus Ipul, rekrutmen siswa akan dimulai akhir Maret atau awal April 2025. Dia memastikan, kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait SR berjalan baik. Bahkan sejumlah Pemda telah mengusulkan lokasi pendirian SR.

 

Misalnya, di Jawa Timur. Di sana, hampir seluruh kabupaten/kota sudah mengajukan. Kami masih menunggu data dari beberapa provinsi,” ucapnya.

 

Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap menjadi mitra Kementerian Sosial (Kemensos), untuk mensukseskan program SR.

 

“Misalnya soal kurikulum. Yang akan dipakai, kurikulum sekolah. Kemudian, pada tahap awal ketika memerlukan guru, kami juga akan memberi penugasan kepada guru-guru ASN di SR,” ujarnya.

 

Saat ini, ungkap Mu’ti, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait program SR dari Kemensos. “Nanti perkembangannya seperti apa, kita tunggu ya,” tandasnya.

 

Kebutuhan guru untuk program SR ramai diperbincangkan netizen di media sosial X.

 

Daripada ambil dari guru ASN, mending ambil dari lulusan PPG Prajab. Fakta lapangan menunjukan, lulusan PPG Prajabatan masih banyak yang nganggur,” usul akun @mangkokmi34yam.

 

“Setuju. Daripada ambil guru dari ASN atau guru penggerak yang akan berimbas kekosongan guru sekolah asal, mending buka peluang lulusan PPG Prajab. Selain sudah memiliki kompetensi dan pengetahuan, langkah ini bisa membuka lapangan kerja baru,” timpal akun @mnaf_gr.

 

“Ini gimana, ya? Kalau guru ASN ditarik ke SR, nanti gajinya dobel, pak? Kita kan sedang fokus efisiensi. Terus, bagaimana cara mereka mengatur jadwal mengajar di sekolah negeri dan Sekolah Rakyat?” cuit akun @HalomoanHa91790.

 

“Iya juga. Pertanyaannya, kalau kita menambah lembaga/instansi/sekolah baru, apakah tidak menambahkan beban anggaran? Terus, soal siapa yang mengajar? Bagaimana rekrutmennya? Apakah sekolah rakyat jadi solusi atas banyaknya guru honorer?” sahut akun @Akbarsasmita1.