Sekda: Efisiensi Anggaran, Program Pemkot Tetap Lancar

CIPUTAT-Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Noertjahjo memastikan bahwa seluruh program pemerintahan dan layanan publik akan tetap optimal, meski di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran. 

 

Secara garis besar, Bambang menyatakan, bahwa kebijakan efisiensi ini memang memiliki dampak. Namun dampak tersebut tak sebesar dibanding ketika virus Covid-19 meluluhlantakkan seluruh daerah se-Indonesia. 

 Kala itu, pergeseran anggaran harus dilakukan karena kondisi dunia kesehatan di Tanah Air tengah diuji. Sehingga ada beberapa program pemerintah yang terpaksa harus dihilangkan. 

 

"Sebetulnya niat dari efisiensi ini seringkali diibaratkan seperti kita melakukan situasi saat berhadapan dengan situasi Covid-19, tapi faktanya enggak. Kalau Covid-19 memang kita masuk ke program, program kegiatan yang di-skip waktu itu. Tapi saat ini program tidak boleh diubah, diganti, atau dihilangkan ekstremnya," jelas Bambang. 

 Berbeda dengan hal itu, efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat tidak mengganggu keberlangsungan seluruh program Pemkot Tangsel yang telah dicanangkan. 

  

"Contoh kayak saat kita Musrenbang RKPD, (program) itu tetap ada. Misalnya, tidak dilakukan di hotel contohnya atau di tempat lain di luar. Outputnya sama, intinya gitu. Kalau waktu zaman Covid itu kami diberikan hak. Untuk memilih kegiatan bahkan memilih program. Itu baru, kalau ditanya dampaknya ada nggak? Ada. Tapi kalau bicara secara output-nya, secara rencana target-nya itu tidak akan berubah," terangnya. 

 

Bambang merinci, kebijakan efisiensi ini dijalankan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. "Kalau jumlah sampai saat ini kan kita mainnya di target, target kita itu memang sekitar Rp 210-220 miliar. Tapi tentunya ini nanti akan kita telaah lebih seksama. Kenapa? karena memang banyak hal yang harus menggunkan pertimbangan-pertimbangan. Tapi bagaimanapun kita musti punya target kan, nah target itu kita sudah menggunakan formula, formulanya adalah contoh yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri juga beberapa institusi yang lain," jelasnya. 

 

Berdasarkan aturan itu, efisiensi ini menyasar sejumlah pos-pos anggaran. Salah satunya, yakni perihal perjalanan dinas. "Itu sudah sangat, bisa dikatakan kaku dan baku, 50 persen. Terus kemudian turunannya, lebih kurang sama. Tapi balik lagi, kita menggunakan pertimbangan-pertimbangan dan harapannya memang angka itu tidak terpaut jauh, target dengan realisasi yang akan kita tetapkan," kata Bambang. 

 

Kebijakan ini, menurut Bambang, tak ubahnya seperti pergeseran anggaran. "Maksudnya hasil efisiensi ini hasilnya tidak kita simpan tapi kita geser di kegiatan-kegiatan yang memang di instruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri di sektor-sektor utama penunjang pendidikan, kasarnnya seperti itu atau program-program lain yang berkaitan dengan programnya pemerintah pusat dan kita sudah lakukan itu," terangnya. 

 

Sejauh ini, Bambang menyatakan, bahwa kini, target nilai efisiensi tersebut sudah mendekati target. Kebijakan ini diterapkan di berbagai sektor pos-pos anggaran. "Masih yang disampaikan oleh kementrian dalam negeri, SPPD, perjalanan dinas, honor-honor," paparnya.

 Kendati demikian, lagi-lagi Ia pastikan, kebijakan tidak tidak mengurangi sedikitpun program dan kualitas pelayanan publik di Tangsel. 

 

"Karena kita sangat hati-hati. Pak Wali selalu mengingatkan jangan sampai pengefektifan pelaksanaan ini nanti berdampak terhadap target belanja pemerintah kita ke masyarakat, ini yang mesti kita jaga. Jangan sampai berpengaruhnya terlalu besar," pungkasnya.