Kinerja Perbankan DKI Jakarta dan Banten Tumbuh Positif

JAKARTA - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jakarta, Bogor,Depok, dan Bekasi (Jabodebek) mencatat kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di

wilayah DKI Jakarta dan Banten hingga akhir Februari 2025 tetap berada dalamkondisi yang stabil.

 

Stabilitas dan ketahanan sektor jasa keuangan di kedua wilayah tersebut tercermin dari pertumbuhan yang positif, pengelolaan risiko serta likuiditas yang efektif, peningkatan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, serta gencarnya program edukasi dan pelindungan konsumen yang dilakukan secara masif.

 

Kepala OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Edwin Nurhadi melalui siaran tertulisnya menjelaskan, pertumbuhan positif itu terlihat di beberapa sektor, salah satunya perkembangan perbankan regional.

 

"Per Februari 2025, kinerja sektor perbankan di wilayah DKI Jakarta dan Banten menunjukkan pertumbuhan yang positif, yang tercermin dari peningkatan fungsi intermediasi serta kualitas kredit yang tetap terjaga," ujarnya.

 

Di DKI Jakarta, total penyaluran kredit atau pembiayaan mencapai Rp3,95 triliun,tumbuh sebesar 11,92 persen (yoy) dengan tingkat kredit bermasalah sebesar 1,79 persen, yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risikoyang efektif.

 

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) di wilayah ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,57 persen (yoy), mencapai Rp249,54 triliun, yang mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat dan kondisi likuiditas yang stabil.

 

"Sejalan dengan itu, sektor perbankan di Banten turut mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 5,48 persen (yoy), menjadi Rp218,23 triliun, dan kualitas kredit yang tetap terkendali pada level 2,98 persen," ungkapnya.

 

Penghimpunan DPK di Banten tumbuh sebesar 9,28 persen (yoy) menjadi Rp297,54 triliun. "Capaian ini menunjukkan bahwa sektor perbankan di kedua wilayah tersebut terus menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," kata Edwin.

 

Di Provinsi DKI Jakarta, Sektor Industri Pengolahan menjadi penerima terbesar Kredit Modal Kerja, dengan pangsa sebesar 19,27 persen. Posisi sektor Industri Pengolahan juga sejalan dengan kontribusinya yang signifikan dalam perekonomian daerah, yakni sebesar 11,49 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta.

 

"Hal ini mencerminkan fokus pembiayaan perbankan pada sektor strategis yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja," tuturnya.

 

Edwin menjelaskan, sektor-sektor lainnya yang turut menerima pembiayaan besar adalah sektor perantara keuangan dan perdagangan besar dan eceran, dengan share masing-masing sebesar10,47 persen dan 9,95 persen.

 

Sementara itu, di wilayah Banten, penyaluran kredit berdasarkan jenis

penggunaannya masih didominasi oleh kredit konsumsi dengan kredit untuk pemilikan rumah tinggal menjadi yang terbesar, mencatatkan angka 31,68 persen, disusul oleh kredit untuk pemilikan peralatan rumah tangga lainnya dan perdagangan besar dan kecil masing-masing menyumbang 15,18 persen dan 12,06 persen.

 

"Angka ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap sektor properti, khususnya untuk pemilikan rumah tinggal. Meskipun terdapat peningkatan fungsi intermediari dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan Perbankan, terdapat tantangan terbesar dalam menjaga kualitas

kredit di beberapa sektor ekonomi," ujar dia.

 

Edwin menambahkan, Di DKI Jakarta, sektor perikanan mencatatkan NPL tertinggi, yaitu 5,56 persen, diikuti oleh sektor jasa perorangan dan sektor pemilikan ruko atau rukan, yang masingmasing tercatat pada angka 4,18 persen dan 3,28 persen.

Sedangkan di Provinsi Banten, sektor konstruksi menjadi yang paling tinggi dengan NPL sebesar 7,20 persen, diikuti oleh sektor real estate, usaha persewaan, dan jasa (5,74 persen), serta sektor perikanan (5,24 persen).