Ketua MA: Hakim Bukan Malaikat, Tapi Jangan Jadi Setan

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyentil keras gaya hidup mewah oknum hakim. Dia meminta para hakim mengubah sikapnya. 

 

Memang, kita semua hakim tidak bisa menjadi malaikat semua, hakim juga manusia, tapi hakim jangan jadi setan semua," ujar Sunarto dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi hakim se-DKI Jakarta, di kantor MA, Jumat (23/5/2025). 

 

Di depan para hakim, Sunarto mengatakan, kehidupan manusia adalah pertarungan menjadi pribadi yang baik atau buruk. Dia pun mengajak para hakim untuk lebih condong memilih kebaikan dan menjauhi perilaku yang dapat merusak citra peradilan. 

 

"Manusia adalah pertarungan antara malaikat dan setan. Lebih kuat yang mana? Lebih condong ke malaikat atau condong ke setan?" sindirnya.  

 

Menurut Sunarto, jabatan hakim bukan cuma soal vonis dan toga, tapi soal pilihan hidup. Sayangnya, kata dia, banyak yang lebih doyan jalan pintas. Entah karena godaan uang, kuasa, atau gaya hidup mewah.

 

Memang manusia tempat berbuat salah, tapi salah jangan dibudayakan, jangan menjadi kebutuhan," katanya.

 

Sunarto bicara bukan tanpa alasan. Belakangan ini, MA terus disorot karena ulah oknum hakim nakal yang tersandung masalah hukum. Mulai dari suap perkara, hidup mewah tak wajar, sampai jual-beli putusan. Dia bilang, track record tersebut membuat citra lembaga peradilan semakin bobrok dan menurunkan kepercayaan publik. 

 

Lebih lanjut, Sunarto mengingatkan, jika seorang hakim terbiasa melakukan kesalahan hingga menjadi kebiasaan, hidupnya tidak akan tenang. Dia pun meminta para hakim memilih jalur kebaikan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Tuhan di dunia. 

 

"Kalau saudara tidak memilih itu, pilihannya cuma dua, disanksi oleh Mahkamah Agung atau diambil oleh penegak hukum. Pilihannya itu," tegasnya.

 

Sebagai langkah tegas, Sunarto akan menertibkan integritas para hakim dengan mengevaluasi kekayaan mereka, tanpa harus menunggu pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan izin kepada Badan Pengawasan (Bawas) MA untuk menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para hakim.

 

Kalau saudara tidak jujur, ada rumah tidak dilaporkan, Badan Pengawasan dan aparat penegak hukum tahu, silakan, agar diusut,” tegasnya.

 

Sunarto juga menyindir gaya hidup mewah sejumlah hakim yang tidak sesuai dengan pendapatan. Sunarto menyebut banyak hakim yang berpenghasilan sekitar Rp 27 juta per bulan, tapi memakai barang-barang mewah bermerk internasional. “Gajinya Rp 27 juta, Rp 23 juta, pakai LV (Louis Vuitton), pakai Bally, beli Porsche, enggak malu,” sentil Sunarto.

 

Wakil Ketua DPR Adies Kadir setuju dengan sindiran pedas Sunarto. Menurutnya, hakim itu memang bukan malaikat, tapi jangan sampai salah jalan dan berkelakuan mirip setan.

 

“Hakim bukan malaikat, hakim juga manusia, sama seperti aparat penegak hukum lainnya, yang tidak luput dari kesalahan. Banyak godaan dan cobaannya,” ujar Adies saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (23/5/2025).

 

Politikus Golkar ini tahu betul betapa kerasnya godaan di ruang sidang. Menurutnya, pihak-pihak yang sedang berperkara pasti akan cari segala cara agar bisa menang, termasuk melancarkan bujuk rayu untuk menyuap hakim.

 

Oleh karena itu, hakim kalau berbuat salah, segera perbaiki. Jangan malah berperilaku sebagai setan,” sentilnya.

 

Adies juga menyarankan, kalau sudah mantap jadi hakim, niatnya tidak boleh goyah. Jangan cuma pakai jubah, tapi kelakuan mirip preman berjubah. “Berperilakulah sebagai wakil Tuhan di bumi. Jangan malah jadi wakil setan," ujarnya, ketus.

 

Tak lupa, Adies menyampaikan apresiasi setinggi langit buat Sunarto. Katanya, di tengah huru-hara wajah hukum yang makin keruh, Sunarto tetap konsisten bersih-bersih dari dalam. “Saya apresiasi Mahkamah Agung di bawah Prof. Sunarto yang terus berbenah untuk menciptakan dunia peradilan yang bersih, adil, dan tidak pandang bulu,” tandasnya.

 

Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga mengapresiasi upaya Sunarto dan DPR dalam mendorong reformasi dan pembenahan internal peradilan. Namun, dia menegaskan, perubahan nyata harus diikuti dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika. 

 

Fickar juga menyoroti pentingnya integritas hakim. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu menjadi perhatian serius semua elemen peradilan.