TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Haji 2025

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Tapos
Dewan Pers

Ribuan KPM di Banten Bakal Diguyur Bantuan UEP Rp 4 Miliar

Oleh: Ari Supriadi
Editor: Ari Supriadi
Selasa, 03 Juni 2025 | 14:00 WIB
Warga di Desa Manglid, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, tengah beraktivitas di rumah gubuk yang dibangun di atas area perkebunan. Tahun ini Dinsos Banten menganggarkan Rp 4 miliar untuk program UEP bagi 2.000 KPM.(Ari Supriadi-tangselpos.id)
Warga di Desa Manglid, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, tengah beraktivitas di rumah gubuk yang dibangun di atas area perkebunan. Tahun ini Dinsos Banten menganggarkan Rp 4 miliar untuk program UEP bagi 2.000 KPM.(Ari Supriadi-tangselpos.id)

SERANG - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, akan menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 4 miliar.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Banten, Dicky Herdiana mengatakan, tahun ini dianggarkan Rp 4 miliar dari APBD 2025 untuk program UEP yang diperuntukan bagi 2.000 KPM.

 

"Tahun ini Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp 4 miliar, program ini merupakan bantuan yang bersifat stimulus bagi warga untuk bisa mandiri," kata Dicky, usai membuka acara penguatan sumber daya pendamping sosial UEP di kantornya, Selasa (3/6/2025).

 

Teknis penyaluran bantuan, kata Dicky, dilakukan secara cash melalui transfer ke rekening KPM yang tersebar di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Namun, saat ini pihaknya baru tahap pemantapan terhadap para pendamping program UEP. Sebab, salah satu tolak ukur keberhasilan UEP adalah adanya tenaga pendamping sosial. Di mana tupoksi pendamping di dalam UEP adalah membantu dalam mengembangkan usaha serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya.

 

"Keberhasilan pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial diperlukan adanya koordinasi dan keterlibatan dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota serta pendamping," terangnya.

 

Menurutnya, penanganan fakir miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

 

"Ini sebagai upaya penumbuhan ekonomi kerakyatan yang mendorong dan memberikan kesempatan yang baik bagi keluarga miskin untuk dapat mengakses permodalan usaha melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif," ungkapnya.

 

Dirinya mengajak, kepada semua pihak untuk untuk bersama-sama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Banten melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

 

"Marilah bersama-sama kita meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Banten yang kita cintai melalui program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pendekatan Bansos Usaha Ekonomi Produktif," pungkasnya.(rie)

Komentar:
Berita Terkini
GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit