18,3 Juta Keluarga Bakal Terima Beras 20 Kg Dari Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah bakal menyalurkan bantuan pangan beras pada Juni dan Juli 2025 dengan skema yang lebih efisien dan tepat sasaran. Bantuan berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan disalurkan langsung oleh Perum Bulog kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

 

Kepala Badan Pangan Na­sional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, setiap penerima akan mendapatkan 20 kilogram beras sekaligus untuk dua bulan.

 

“Pengiriman dilakukan dalam satu kali distribusi untuk me­nekan biaya logistik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (9/6/2025).

 

Menurut Arief, bantuan pangan ini telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 2 Juni 2025.

 

Saat ini, Bapanas tengah merampungkan proses ang­garan bersama Kementerian Keuangan. Bulog pun diminta mempersiapkan kemasan beras 10 kilogram untuk mempermu­dah distribusi.

 

Untuk memperkuat ketepatan sasaran, Pemerintah menggu­nakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Badan Perenca­naan Pembangunan Nasional (Bappenas).

 

Selain itu, bakal diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statis­tik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Sosial.

 

“Data terakhir yang sudah terverifikasi mencapai 16,5 juta. Targetnya sampai 18,3 juta KPM. Ini penting karena pesan Presiden jelas, bantuan tidak boleh meleset,” kata Arief.

 

Program bantuan pangan ini menyasar kelompok masyarakat pada desil 1 sampai 7. Pemerintah menargetkan penyaluran mencapai 95 persen pada pertengahan Juli, dengan prioritas pengiriman ke daerah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP)

 

Total anggaran yang disiap­kan Pemerintah untuk program ini diperkirakan mencapai Rp 4,9 triliun.

 

Bapanas akan menggandeng berbagai kementerian dan lem­baga, termasuk Satgas Pangan Polri, untuk memastikan distri­busi tepat sasaran melalui sistem by name by address.

 

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menambahkan, pada tahap awal, penyaluran bantuan akan difokuskan pada daerah yang minim produksi beras. Seperti Maluku, Papua, kawasan perkotaan, dan beberapa wilayah di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan harga.

 

Strateginya menjaga keseimbangan harga beras baik di tingkat petani dan terjangkau di konsumen,” kata Amran.