Masyarakat Terluar 4 Bulan Terisolasi

ENGGANO - Krisis transportasi menuju Pulau Enggano, Bengkulu, sudah berlangsung selama 4 bulan terakhir. Akibatnya, 4 ribu warga di sana mengalami masalah distribusi barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan hambatan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

 

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta Pemerintah segera menangani masalah akses transportasi masyarakat Pulau Enggano secara komprehensif, cepat, dan tepat sasaran. Masalah ini karena adanya pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai yang menyebabkan kapal-kapal tidak dapat bersandar ke dermaga.

 

Akibat terputusnya akses transportasi laut sejak Maret 2025, masyarakat setempat tidak dapat mendistribusikan hasil bumi yang merupakan mata pencaharian utama mereka. Tidak hanya itu, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi juga terganggu. Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai turut menghambat pola distribusi BBM ke Terminal BBM (TBBM) Pertamina.

 

“Jika dibiarkan, hal ini berdampak serius pada penyediaan dan distribusi BBM di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan,” kata Rieke, dalam keterangan persnya, Senin (23/6/2025).

 

Rieke menyebutkan, saat ini PT Pelindo sedang melakukan pengerukan dengan target tahap darurat atau tahap satu selesai pada awal Juli 2025 untuk memastikan minimal operasional pelabuhan. Meski begitu keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Enggano tidak dapat menunggu hingga seluruh proses pemulihan selesai.

 

“Berbagai pihak, termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III Pulau Baai, telah berupaya mencari solusi, terutama terkait transportasi penumpang. Namun, belum ada solusi memadai terkait distribusi barang dan hasil bumi yang justru merupakan kebutuhan utama masyarakat,” tutur politisi PDIP ini.

 

Rieke meminta Presiden Prabowo Subianto segera menangani permasalahan mobilisasi masyarakat Pulau Enggano. “Saya meyakini Presiden Prabowo memiliki kepekaan dan perhatian terhadap kondisi darurat masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Pulau Enggano,” ujarnya.

 

Anggota Komisi VII DPR Erna Sari Dewi meminta Kementerian Perhubungan mengirim kapal logistik pengganti serta mengoordinasikan respons lintas kementerian untuk penanganan cepat guna di Pulau Enggano. “Saat ini masyarakat Enggano menghadapi kelumpuhan logistik, panen membusuk, listrik nyaris padam, dan pasien kritis tidak bisa dirujuk ke rumah sakit. Negara justru lambat bertindak,” katanya.

 

Menurut Erna, Pulau Enggano sebagai pulau terluar yang strategis secara geopolitik, berada di jalur perlintasan Samudra Hindia, seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam konteks pertahanan dan kedaulatan nasional.

 

“Negara tidak boleh hadir hanya ketika ada nilai komersial. Masyarakat Enggano adalah warga negara, bukan angka statistik. Mereka berhak atas pelayanan dasar yang adil dan merata,” ucapnya.

 

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan moda transportasi laut akan kembali aktif di Pelabuhan Pulau Baai pada akhir Juni 2025. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menerangkan, saat ini proses normalisasi Alur Pelabuhan Pulau Baai terus dilakukan oleh PT Pelindo Regional 2, Bengkulu.

 

“Mengacu timeline dan progres sampai saat ini, insya Allah akhir bulan kedalaman akan sudah cukup memadai untuk keluar-masuk kapal, khususnya kapal pengangkut BBM Pertamina. Pekerjaan pengerukan terus dilakukan oleh PT Pelindo dengan menggunakan alat dan metode yang sesuai kondisi, dipantau oleh Sekretariat Wapres,” terangnya.

 

Pulau Enggano merupakan pulau terluar yang letaknya berada di tengah-tengah Samudera Hindia, sekitar 156 kilometer atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu. Untuk mencapai pulau itu, dibutuhkan waktu tempuh kurang lebih 12 jam perjalanan kapal laut.