Dewan Sebut Buruk Sistem Drainase Pemkot

SETU-Anggota Komisi IV DPRD Tangsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Haryanto menilai banjir di Tangsel terjadi salah satunya disebabkan sistem drainase yang tidak optimal.

 

Politikus yang akrab disapa Atul ini menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel belum memiliki konsep penanganan banjir secara menyeluruh. Menurutnya, pembangunan drainase yang dilakukan selama ini bersifat sepotong-sepotong dan tidak menyasar akar masalah.

 

“Tangsel kalau hujan deras pasti banjir. Drainase di kawasan perumahan itu kecil-kecil, sudah tidak mampu menampung debit air. Apalagi kalau hujan lebih dari satu jam,” ujar Atul saat ditemui di Gedung DPRD Tangsel, Senin (7/7).

 

Ia menambahkan, bahwa drainase yang dibangun hanya untuk mengejar proyek, bukan untuk solusi jangka panjang. Dia menilai perlu ada sistem drainase terpadu dan komprehensif yang mampu menjawab tantangan urbanisasi dan pertumbuhan pembangunan kota.

 

“Pembangunan drainase sekarang ini seolah-olah cuma tambal sulam. Tidak ada konektivitas antar wilayah. Tidak nyambung dan tidak selesai,” tegasnya.

 

 Ia juga menyebut bahwa pembangunan yang masif dari sektor properti dan perumahan di Tangsel harus dibarengi dengan tanggung jawab para pengembang. 

 

Atul mendorong agar Pemkot duduk bersama dengan para pengembang dan Pemprov Banten guna membahas skema pembangunan drainase yang terintegrasi.

 

“Sekarang pembangunan di Tangsel semakin banyak. Tapi pengembang belum tentu memperhatikan sistem drainase. Harus ada evaluasi. Mereka wajib memastikan bahwa pembuangan air hujan bisa tertangani, tidak malah membuat daerah sekitar terendam,” katanya.

 

Sebagai contoh konkret, Atul menyebut kawasan Rawa Buntu di Kecamatan Serpong. Menurutnya, wilayah tersebut kerap mengalami genangan air meskipun hujan turun dengan intensitas sedang.

 

“Rawa Buntu itu jadi contoh nyata. Jalan-jalan di sana selalu banjir. Padahal itu kawasan yang ramai, padat penduduk, dan dekat pusat aktivitas. Tapi tetap banjir,” ungkapnya.

 

Atul pun mempertanyakan komitmen Pemkot Tangsel dalam menjalankan program drainase terpadu, yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi penanganan banjir. Menurutnya, program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

 

“Drainase terpadu? Jalan ngak itu? Kan ngak jalan. Kalau jalan, seharusnya ada perbaikan sistem. Tapi faktanya sekarang malah makin banyak wilayah yang kena banjir,” cetus Atul.

 

Ia juga mengingatkan, bahwa jika tidak segera ditangani, persoalan banjir dapat merembet ke masalah sosial dan ekonomi, seperti kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas warga, hingga ancaman penyakit.

 

Dalam kesempatan tersebut, Atul meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) segera melakukan evaluasi dan pembaruan data wilayah rawan banjir.

 

“Harus ada peta kawasan rawan banjir yang diperbarui tiap tahun. Tidak bisa pakai data lama. Dinamika pembangunan berubah cepat, dan drainase harus mengikutinya,” katanya.

 

Dia menyampaikan, bahwa DPRD melalui Komisi IV akan terus menyoroti dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur terkait drainase. Ia juga membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung.

 

“Kita akan panggil pihak-pihak terkait kalau perlu. Termasuk pengembang besar. Ini soal keselamatan dan kenyamanan warga Tangsel,” pungkasnya.