Pemda Disarankan Bangun Area Parkir Air Dan Penghijauan

JAKARTA - Banjir kembali melanda sejumlah area di Ibu Kota. Sebanyak 53 Rukun Tetangga (RT) terendam dan 371 warga mengungsi pada Minggu (6/7/2025). Musibah ini mengindikasikan perlunya terobosan baru untuk mengatasi banjir.

 

Menurut Gubernur DKI Ja­karta Pramono Anung, banjir ini disebabkan tingginya curah hu­jan di wilayah hulu, dan kiriman air dari Bogor, Jawa Barat, yang menyebabkan Kali Ciliwung dan beberapa sungai lainnya meluap.

 

Pram telah menginstruksikan se­luruh Dinas terkait untuk bergerak cepat menangani banjir, terutama Dinas Sumber Daya Air (SDA).

 

“Semua pompa air telah dioperasikan, pintu-pintu air disesuaikan. Kami harap, genangan segera surut,” katanya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (6/7/2025).

 

Gubernur juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, memanfaatkan layanan darurat Jakarta Siaga 112 yang beroperasi 24 jam dan bebas pulsa.

 

Banjir yang melanda 53 RT itu, sangat disayangkan Anggota De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Bun Joi Phiau. “Su­dah sekian kalinya Jakarta banjir setelah diguyur hujan sejak awal tahun ini. Memang, Pemprov DKI bergerak cepat, berupaya mengeringkan banjir. Tapi, masalah banjir tak kunjung tuntas,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI ini, Minggu (6/7/2025).

 

Bun pun mengakui, Pemprov DKI sudah melakukan pemban­gunan-pembangunan fisik untuk mengatasi banjir. Tapi, banjir tak kunjung teratasi. Menu­rutnya, masalah banjir di Ja­karta membutuhkan solusi yang komprehensif, bukan hanya pembangunan fisik infrastruktur pengendali.

 

Dia berpendapat, banjir harus dilihat sebagai masalah besar yang meliputi berbagai aspek luas. Salah satunya, sifat yang lintas batas wilayah. “Selain hu­jan deras, kita juga mengetahui banjir itu kiriman dari daerah-daerah hulu,” ujar pria yang akrab disapa Abun ini.

 

Makanya, saran Abun, Pem­prov DKI perlu berkoordinasi dengan kepala daerah di daerah penyangga, untuk sama-sama mengatasi banjir. “Bisa bekerja sama dalam melakukan penghi­jauan dan membangun tempat-tempat parkir air untuk mengham­bat lajunya air dari hulu,” katanya.

 

Abun juga mendesak Pemprov DKI untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan sistem pengendalian banjir. Sebab, meski pembangunan infrastruk­tur pengendali banjir seperti pompa air, kolam retensi dan tanggul sudah dilakukan, tapi banjir masih terjadi.

 

“Apakah ini berarti infrastruk­tur-infrastruktur itu belum terinte­grasi menjadi satu kesatuan sistem yang dapat bekerja secara optimal. Ini harus menjadi refleksi dan dicarikan solusinya,” ucap Bun.

 

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Dae­rah (BPBD) DKI, Minggu (6/7/2025), hingga pukul 18.00 WIB, 53 RT di Jakarta banjir. Ketinggian air dari 30 cm hingga 270 cm (2,7 meter). Di Jakarta Timur, akibat banjir ini, 371 warga mengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian.

 

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Mohamad Yohan, banjir dipicu curah hujan tinggi yang mengguyur Jakarta dan seki­tarnya sejak Sabtu (5/7/2025), serta pasang maksimum air laut (rob). Rob diprediksi bakal ter­jadi hingga 13 Juli 2025.

 

“Pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase peri­gee dan bulan baru, berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum di wilayah pesisir utara Jakarta,” jelas Yohan dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).

 

Selain itu, terjadi peningkatan status beberapa pintu air. Pintu Air Pasar Ikan, Jakarta Utara, men­capai Siaga 2 pada Sabtu pukul 14.00 WIB. Bendung Katulampa, Bogor, dan Pos Depok juga naik status, dari Siaga 3 ke Siaga 2 dalam kurun waktu yang singkat.

 

Untuk menangani banjir, BPBD DKI berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Penang­gulangan dan Dinas Penanggulan­gan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), mengerahkan per­sonel untuk penyedotan dan nor­malisasi saluran air. “Memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik,” ujarnya.