Prabowo Berencana Temui Trump, Negosiasi Tarif Impor 32 Persen

JAKARTA - Pemerintah masih melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat (AS) terkait upaya menurunkan tarif impor 32 persen. Agar lobi-lobi ini berhasil, ada rencana Presiden Prabowo Subianto menemui dan bicara langsung dengan Presiden AS Donald Trump. Kapan waktunya dan di mana pertemuannya, masih belum jelas.

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi rencana pertemuan antara Prabowo dan Trump itu, sedang dipertimbangkan.

 

“Sebagai upaya, tentu ada, tapi belum dipastikan kapan dan seperti apa format­nya,” ujar Pras di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

 

Politisi Partai Gerindra ini berharap, Amerika Serikat dapat meninjau ulang kebijakan tarif tersebut. Dia pun me­minta doa dari rakyat Indonesia untuk kelancaran negosiasi yang tengah di­lakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

 

"Supaya tim negosiator dapat mem­berikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara kita," ujar Pras.

 

Mensesneg juga menanggapi spekulasi kebijakan tarif tinggi itu terkait dengan keikutsertaan penuh Indonesia dalam blok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Menurutnya, isu tersebut tidak relevan, karena pengenaan tarif 32 persen terjadi jauh sebelum keanggotaan Indonesia di BRICS diumumkan secara resmi.

 

Silakan diperhatikan, tarif ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja. Jadi, nggak ada hubungannya," kata Prasetyo.

 

Sebelumnya, tim negosiator ekonomi Indonesia yang dipimpin Airlangga sudah bertemu dengan anak buah Trump. Dari pertemuan awal, Airlangga mengaku sudah banyak persamaan antara Indonesia-AS.

 

“Sudah satu frekuensi. Kita tinggal fi­nalisasi,” ujar Airlangga usai pertemuan.

 

Diketahui, kebijakan tarif impor 32 persen ini diumumkan langsung oleh Trump lewat surat resmi ke Presiden Prabowo. Tarif ini dikenakan ke hampir seluruh produk ekspor Indonesia, dari tekstil, makanan, elektronik, hingga logam. Langkah Trump disebut sebagai bagian dari strategi “America First” yang kembali ditegaskan sejak duduk kembali di Gedung Putih, tahun ini.

 

Sementara itu, politisi di Senayan mengapresiasi sikap gigih Indonesia yang terus berjuang menurunkan tarif 32 persen lewat proses negosiasi. Ang­gota Komisi XI DPR Puteri Komaru­din mengacungi jempol pendekatan negosiasi yang diambil Prabowo.

 

Selama belum diberlakukan, pelu­ang masih terbuka. Pemerintah kita harus terus all-out," ujar Puteri.

 

Politisi muda Partai Golkar ini menilai, masih ada kesempatan bagi Indonesia untuk menawarkan pro­posal yang saling menguntungkan antar kedua negara. Mengingat, Pemerintah, diakui Puteri, telah menyampaikan ren­cana peningkatan hubungan komersial dengan AS.

 

Sejumlah perusahaan Indonesia di sektor pertanian dan energi bahkan telah menandatangani nota kesepaha­man (MoU) dengan perusahaan-pe­rusahaan AS untuk pembelian produk unggulan guna meningkatkan investasi.

 

“Langkah ini diharapkan bisa mem­bantu menutup defisit neraca perda­gangan yang selama ini menjadi sorotan Presiden Trump,” jelas ia.

 

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah menyarankan agar proses diplomatik ke pemerintah AS jadi opsi penting untuk menekan pen­genaan tarif Trump. Selain itu pemer­intah harus memastikan program-pro­gram strategis dapat berjalan optimal sebagai jurus untuk menghadapi tarif impor AS. Termasuk mencermati per­mintaan Trump agar Indonesia mem­bangun pabrik di AS sebagai syarat menghindari tarif impor.

 

“Saya rasa hal tersebut perlu men­jadi perhatian dengan mengukur un­tung ruginya bagi republik kita ini,” ujar Najib.

 

Najib mengatakan pemerintah juga telah mengupayakan diversifikasi pasar sebagai bagian dari mitigasi pascakepu­tusan tarif impor AS. Salah satunya dengan bergabungnya Indonesia di BRICS.

 

Diversifikasi market adalah bagian dari mitigasi yang pasti juga sudah diperhitungkan pemerintah, dengan bergabungnya Indonesia di BRICS bisa menjadi alternative market,” ujar Najib.

 

Sekretaris Fraksi PAN DPR ini juga mendorong pemerintah memprioritaskan terwujudnya ketahanan pangan dan energi. Upaya ini harus jadi ben­teng dalam menghadapi tarif impor AS.

 

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Sukamdani masih melihat peluang negosiasi atas tarif ini. Menu­rutnya, masih adanya waktu hingga 1 Agustus membuka peluang negosiasi terus berjalan. Artinya, tarif 32 persen belum tentu mutlak diberlakukan.

 

Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus menunjukkan bahwa jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif masih tersedia," kata Shinta.

 

Ekonom Eisha Maghfiruha Rachbini dari Indef menilai peluang negosiasi sangat terbuka. Syaratnya, Indonesia mau memberikan timbal balik yang me­narik bagi AS. “Misalnya, membawa investasi Indonesia ke sana. Itu bisa jadi kunci sukses perundingan,” ujar Eisha.

 

Eisha menambahkan, pendekatan win-win solution dengan memperha­tikan kepentingan kedua negara akan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Sehingga kebijakan tarif yang dinilai memberatkan Indonesia dapat direvisi atau dikaji ulang oleh Pemerintah Amerika.