Komisi II Minta Dindikbud Evaluasi SPMB

SETU-Komisi II DPRD Kota Tangsel akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel. Pemanggilan ini dilakukan guna menindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat serta evaluasi Seleksi Penerimaan Siswa Baru (SPMB). 

 “Ini sistem pertama kali diterapkan. Kita ingin tahu penjelasan dari dinas, karena mereka punya data evaluasinya. Kalau dilihat, banyak yang dipersoalkan,” ujar Badrusalam, Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel. 

 Salah satu persoalan yang mencuat ialah terkait pungutan biaya seragam sekolah yang viral di media sosial. Sejumlah wali murid mengeluhkan harga seragam yang mahal dan dianggap membebani. 

 Bahkan ada juga sekolah yang disegel oleh warga, seperti SMPN 17 di Pamulang yang terus diprotes oleh warga setempat terkait dengan SMPB tahun ini. Hal ini dinilai mencerminkan adanya komunikasi yang belum berjalan baik antara pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat.

 Badrusalam menegaskan, bahwa pengawasan terhadap Dindikbud perlu diperkuat, mengingat sistem domisili dan digitalisasi dalam penerimaan siswa baru masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. 

 Ia menyebut, ada beberapa laporan yang masuk ke DPRD terkait siswa yang awalnya dinyatakan lulus sementara, namun akhirnya tidak diterima di sekolah tujuan.

 “Kami juga menerima pengaduan. Ada kasus pengumuman lulus sementara, ternyata akhirnya tidak diterima. Ini tentu membingungkan dan mengecewakan orangtua murid,” ujarnya.

 Politisi Partai Golkar ini menambahkan, DPRD akan terus membuka ruang aspirasi masyarakat. Menurutnya, peran legislatif adalah menjembatani suara masyarakat agar bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif.

 Ia juga berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat, mengingat banyak kebijakan pendidikan berasal dari Kementerian yang langsung diterapkan di daerah tanpa sosialisasi dan kesiapan teknis yang matang.

 “Kita tahu banyak kebijakan berasal dari pusat. Tapi kita di daerah juga harus siap. Maka dari itu, pertemuan dengan Dindikbud ini penting agar bisa memberi masukan ke pengambil kebijakan,” katanya.