Presiden PKS Dan Presiden Prabowo Bicara Demokrasi 2,5 Jam

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  Almuzzammil Yusuf menceritakan kisah pertemuannya bersama jajaran DPP-PKS dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025). Pertemuan tersebut berlangsung 2,5 jam, di antaranya ngomongin kualitas demokrasi.

 

“Kami bersilaturahmi ke Pak Presiden Prabowo bersama Ketua Majelis Syura PKS, dalam rangka membicarakan berbagai pendapat tentang perkembangan bangsa dan negara,” kata Almuzzammil dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).

 

Almuzzammil mengungkap­kan, salah satu topik yang diba­has dalam pertemuan itu adalah penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. Yaitu, pentingnya demokrasi yang tidak berbiaya tinggi dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik yang diharapkan masyarakat.

 

“Ikhtiar kami bagaimana me­minimalkan, mengurangi ko­rupsi, money politics yang ada, dan korupsi secara umumnya di negara kita,” jelasnya.

 

Selain itu, Almuzzammil mengungkapkan, isu ekonomi juga masuk dalam pembicaraan. Khususnya, kata dia, terkait am­anat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan kekayaan alam yang perlu dibuat­kan peraturan perundangan-undangan yang khusus.

 

Presiden Prabowo memiliki komitmen besar dalam penge­lolaan kekayaan alam untuk mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

 

Dalam konteks geopolitik dan diplomasi internasional, PKS juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya peran Indonesia dalam dunia Islam, khususnya pada isu Palestina.

 

Almuzzammil mengaku me­nyampaikan peran Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Presiden Prabowo, kata dia, juga memberikan per­hatian besar kepada dunia Islam. Situasi dunia Islam, kata Almuzzammil, sangat membutuhkan peran Indonesia yang mayoritas muslim.

 

Kita (Indonesia) terkenal muslim yang moderat, yang bisa banyak diterima oleh segenap pihak,” pungkasnya.

 

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menjelaskan tentang demokrasi tidak berbiaya tinggi. Menurutnya, salah satu aturan main untuk mencegah politik uang adalah kembali menerap­kan sistem pemilihan propor­sional tertutup.

 

Di antara usulan kami adalah proporsional tertutup. Karena partai yang akan diperkuat,” ujar Mardani kepada Rakyat Merdeka, Rabu (30/7/2025).

 

Diketahui, sistem propor­sional tertutup adalah sistem Pemilu di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik, bukan calon anggota legislatif secara individu. Nantinya, calon legislatif atau caleg ditentukan oleh partai.

 

Indonesia, pernah menerapkan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 1955 hingga 1999. Dalam sistem ini, pemilih hanya dapat memilih partai politik, bukan calon legislatif secara individu.

 

"Kami yakin sistem ini dapat menekan biaya politik. Nanti, parpol yang akan berlomba untuk tampil maksimal, baik programatik maupun ideologis," jelasnya.

 

Sehingga, kata Mardani, caleg-caleg ideologis maupun yang terbaik akan menguat dan ditentukan partai politik secara demokratis. Tidak seperti sistem proporsional terbuka yang para calegnya, bahkan anggota DPR saat ini kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha.

 

Caleg-caleg ideologis akan menguat. Bukan caleg pengusaha saja,” pungkas Mardani.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, A Doli Kurnia Tandjung menegas­kan, Partai Golkar memiliki komitmen menjaga, melestari­kan, dan menguatkan pelem­bagaan demokrasi di Indonesia. Dia memastikan, Golkar tidak akan membiarkan demokrasi Indonesia kebablasan ke arah demokrasi super liberal.