Di Kecamatan Yang Berpenduduk 200 Ribu

TANGERANG—Para orang tua siswa di Kecamatan Pinang Kota Tangerang harus berkecil hati ketika musim Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP tiba. Mereka tidak memiliki banyak peluang untuk dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah plat merah lantaran hanya ada satu SMP negeri di kecamatan dengan jumlah penduduk 200 ribu orang itu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Gatot Wibowo mengungkapkan dengan 11 Kelurahan dan 200 ribu lebih penduduk tak relevan jika di Kecamatan Pinang hanya terdapat 1 SMP Negeri. Satu-satunya SMP Negeri di Kecamatan Pinang yakni SMP Negeri 23 Tangerang. Lokasinya berada di Gang Senggol, RT 002 RW 005, Kelurahan Panunggangan Utara.

“Lokasi SMP negeri di Panunggangan Utara di ujung. Sedangkan secara geografis Pinang itu ada 11 kelurahan. Di tengahnya itu Kunciran, Cipete, Nerogtog dan Pinang. Jadi ke sananya kosong,” jelas Gatot, kemarin.

Dengan hanya memiliki satu SMP Negeri, kata Gatot, kesempatan warga Pinang untuk masuk sekolah negeri sangat kecil. Kendati mereka bisa mendaftar ke SMP Negeri di luar Kecamatan Pinang seperti di Cipondoh namun tetap saja kesempatannya kecil.
Politisi PDIP itu menyatakan dalam beberapa kali reses, aspirasi warga Pinang yang selalu didengarnya adalah terkait penambahan SMP Negeri. Warga Pinang meminta Pemkot Tangerang menambah sedikitnya dua SMP Negeri di wilayahnya.

“Mereka (masyarakat) minta ada sekolah SMP negeri lagi, minimal dua. Idealnya dua karena kita (Kecamatan Pinang) ada 11 kelurahan. Ini usulan saya dapat ketika beberapa kali reses di wilayah kecamatan Pinang. Ini keluhan masyarakat sana. Ada rasa ketidakadilan,” tambah Gatot.

Gatot menjelaskan minimnya jumlah SMP Negeri di Pinang berbanding jauh dengan wilayah Kecamatan Tangerang. Di pusat Kota Tangerang itu, jumlah SMP Negerinya ada 6.
Menurut dia, seharusnya Pemerintah Kota Tangerang mengkaji soal sebaran SMP Negeri. Apalagi PPDB kini mayoritas memakai jalur zonasi. Besaran jumlah siswa yang diterima melalui jalur zonasi SMP paling sedikit 50 persen dari daya tampung sekolah.
“Agar tidak terjadi kesenjangan sosial dalam penerimaan anak didik untuk sekolah di negeri untuk warga kecamatan Pinang. Ini harus jadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Tangerang agar mempersiapkan,” katanya.

Gatot mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang. Menurut dia, Dindik telah menyetujui usulan pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Pinang. Namun terkait pembangunan gedungnya, Dindik menyatakan kewenangan ada di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Sedangkan kajian terkait rencana pembangunan SMP Negeri baru ada di Bappeda.
“Harusnya kajian itu sudah ada karena sudah lama ya pengajuan ini. Kroscek dulu aja antara Perkim dan Bappeda,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin tak banyak komentar ketika ditanya Satelit News terkait usulan pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Pinang. Dia mengklaim pembangunan SMP Negeri itu bukan urusannya.
“Bukan urusan saya. Kalau pembangunan mah tanya Perkim itu mah atau Bappeda saya enggak paham tuh. Kalau saya pada prinsipnya oke saja. Artinya silahkan saja,” katanya.
Ketika ditanya soal komunikasi yang dilakukan Dindik ke Perkim atau Bappeda, Jamaluddin pun juga tak ingin menjelaskannya. Lagi-lagi, dia meminta agar Perkim yang menjelaskan hal tersebut.
“Tanya Perkim biar jelas. Itu mah kewenangan di tempat lain, tanya Perkim. Tanya kesana saja,” katanya.
Satelit News (Tangsel Pos Group) belum mendapat konfirmasi dari Perkim dan Bappeda soal rencana pembangunan SMP Negeri di Kota Tangerang. Kepala Dinas Perkim Kota Tangerang, Sugiharto Ahmad Bagja tak merespon ketika dihubungi. Begitu pula dengan Kepala Bappeda Kota Tangerang, Decky Priambodo.