Jusuf Kalla: Persoalan Sekarang Adalah Pemerataan

JAKARTA - 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah, di antaranya melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.

 

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, proklamasi 1945 adalah tonggak sejarah untuk memperoleh hak asasi bangsa. Hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk membangun masa depan. Namun, JK juga mengingatkan, kemerdekaan sejauh ini baru sebatas fisik dan konstitusi.

 

“Alhamdulillah, 80 tahun lalu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kesejahteraan. Itu tujuan utama yang belum sepenuhnya tercapai,” ujar JK kepada Tangselpos.id, Minggu (17/8/2025).

 

Untuk mencapai target tersebut, kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, harus diperjuangkan bersama dan dengan kerja keras. Tujuannya, agar pertumbuhan ekonomi sampai ke masyarakat bawah. Dengan begitu, akan tercipta kemakmuran yang adil.

 

“Pertumbuhan ekonomi kita 5,12 persen. Bagus, tapi persoalannya sekarang adalah pemerataan,” kata JK.

 

Dia juga menyoroti tema besar HUT ke-80 RI: Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Menurutnya, pesan itu sederhana, tapi penting. “Kalau kita bersatu, kita akan sejahtera, dan Indonesia akan maju,” tegasnya.

 

Sebagai bangsa dengan ribuan pulau dan beragam suku, menjaga persatuan adalah kunci. JK mengingatkan, konflik besar memang sudah diselesaikan. Namun, potensi perpecahan selalu ada. Persatuan akan terasa makin berarti jika dibarengi dengan keadilan ekonomi.

 

“Yang sangat penting adalah menjaga kesejahteraan, baik oleh para pemimpin, oleh rakyat sendiri, kita semua,” ajak JK.

 

Indonesia Naik Kelas

 

Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini mengatakan, Indonesia kini naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah dan masuk G20. Itu capaian strategis yang tak bisa dianggap remeh.

 

Menurut dia, capaian itu lahir dari serangkaian krisis. Mulai dari krisis awal 1980 sampai krisis 1998. Namun, Indonesia bisa melalui dan ekonominya bahkan tumbuh ke angka 7 persen.

 

“Dari pengalaman pahit itu, kita belajar bahwa ekonomi harus dibangun dengan fondasi yang kuat. Jangan hanya bergantung pada sektor yang rentan,” urai Didik.

 

Menurut ekonom senior Indef ini, saat ini waktunya Indonesia melakukan transformasi ekonomi tahap kedua. Strateginya adalah industrialisasi berbasis sumber daya alam. Nikel, bauksit, dan hasil tambang lain jangan lagi dijual mentah.

 

“Semua harus diolah menjadi produk bernilai tinggi. Hilirisasi adalah kunci,” pesan Didik.

 

Selain hilirisasi, dia juga melihat peluang lain yaitu integrasi pasar ASEAN, kemitraan global, serta ekonomi digital. Pasar ASEAN yang dulu kecil, kini berkembang pesat bahkan melampaui pertumbuhan Eropa. “Indonesia harus bisa jadi pusat produksi dan perdagangan di kawasan,” ujarnya.

 

Selain itu, pasar domestik yang besar, bonus demografi, serta talenta muda yang melimpah juga menjadi modal kuat Indonesia. “Kesempatan ini jangan disia-siakan. Dengan arah kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menembus jajaran negara maju,” katanya penuh optimisme.

 

Didik juga menyoroti peluang di energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga industri hijau. “Ekonomi digital, ekonomi syariah, semua ini bisa jadi mesin pertumbuhan baru,” tambahnya.

 

Meski bicara panjang soal ekonomi dan industri, Didik kembali menekankan fondasi utama bangsa, yaitu persatuan. “Tanpa persatuan, semua pencapaian itu akan rapuh,” pesannya.

 

Menurutnya, persatuan merupakan perwujudan sila ketiga. Kemampuan Indonesia menjaga persatuan dan kedaulatan di tengah keragaman yang luar biasa adalah karunia besar. Saat ini, kata dia, Indonesia berdiri di atas 17 ribu pulau, ratusan etnis, dan beragam agama.

 

Didik mengingatkan, bila bangsa ini terbelah, korban akan sangat besar. Ketangguhan Indonesia, lanjutnya, ada pada kemampuan menjaga keragaman bersama, meski sering mengalami cobaan besar.

 

“Indonesia adalah bangsa yang lentur menghadapi cobaan. Justru dengan cobaan-cobaan besar Indonesia semakin kuat bersatu,” tegas mantan anggota DPR itu.

 

Ketangguhan itu juga tercermin dalam demokrasi. Sejak Reformasi 1998, Indonesia berhasil membangun sistem politik yang relatif stabil. Pemilu langsung berjalan, kebebasan pers terjaga, partisipasi publik semakin luas. “Pembangunan demokrasi yang relatif stabil sejak reformasi adalah prestasi besar,” tukasnya.