Bupati dan Wali Kota Usulkan Sejumlah Pembangunan ke Pemerintah Pusat

SERANG - Seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Banten menyampaikan usulan berbagai pembangunan infrastruktur di wilayahnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Usulan tersebut mulai dari pembangunan ruas jalan dan jembatan, normalisasi sungai yang kerap menjadi penyebab banjir, perbaikan gorong-gorong hingga persoalan irigasi dan persoalan sampah.

 

Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani menyampaikan, dari 35 kecamatan terdapat 23 kecamatan yang terdampak luapan air sungai dan air rob. Selain itu beberapa exit tol jalan tol Serang-Panimbang berada di titik rawan banjir.

 

“Kabupaten Pandeglang juga perlu dukungan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian agar produktivitas stabil. Sistem jalan dan jembatan. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk air baku, irigasi, dan wisata. Serta pengelolaan sampah,” ungkap Dewi Setiani, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di Lingkungan UPT Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (25/8/2025).

 

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengusulkan, penanganan banjir di Desa Tanjung Burung dari Sungai Cisadane dan Desa Pasir Apung dari Sungai Cidurian. Selain itu, pihaknya juga meminta pembangunan underpass Bitung untuk mengurai kemacetan dan banjir serta normalisasi Sungai Cirarab dan penurapan di Desa Pagedangan untuk cegah longsor.

 

Sementara, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah dalam usulannya menyampaikan banjir di jalan nasional Desa margasari, Kecamatan Puloampel akibat gorong-gorongnya kurang lebar sehingga menjadi penyebab banjir.

 

“Demikian pula banjir di Kampung Candi, Puskesmas Pulo Ampel karena tidak ada gorong-gorong menuju muara. Normalisasi 12 sungai akibat penyempitan dan sedimentasi, kerusakan dinding irigasi untuk ketahanan pangan, serta revitalisasi Kalimati Ciujung Lama,” ujar dia.

 

Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, rapat tersebut membahas isu pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten dan isu terkini terkait dengan banjir, sampah, jalan, dan sebagainya. Para bupati dan wali kota menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur di wilayahnya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dikoordinasikan. Sebagai tidak lanjut, tambahnya, akan melakukan perencanaan pembangunan secara bersama-sama. 

 

“Apa yang dibangun oleh pemerintah pusat, juga tersinkronisasi dengan apa yang kami bangun. Kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang mungkin pemerintah pusat melakukan efisiensi, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota bisa mengerjakannya, tinggal berkoordinasi,” tukasnya.

 

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah berharap, tidak ada ego sektoral juga ego antar daerah. Selain itu jika nantinya ada program dari pemerintah pusat dilakukan koordinasi ke daerah agar sesuai dengan prioritas daerah. “Karena output-nya masyarakat atau rakyat,” ucapnya.

 

Dalam paparannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan mengatakan, Provinsi Banten memiliki posisi strategis, perlintasan Jawa-Sumatera dan jalur perdagangan internasional. Saat ini tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Banten adalah alih fungsi lahan, kemacetan, banjir, air bersih, sanitasi, dan kondisi jalan.

 

Dikatakan, dalam rangka membantu pemerintah kabupaten/kota, Program Bang Andra  dalam membangun 60 ruas jalan sepanjang 64 kilometer dengan anggaran Rp 183 miliar. Sementara untuk usulan pembangunan jalan ke pemerintah pusat sebanyak 29 ruas jalan yang panjangnya 126 kilometer dengan anggaran Rp 645,7 miliar.

 

Terhadap penanganan banjir, lanjut Arlan, penanganan banjir di wilayah perkotaan berasal dari Sungai Cibanten, Cidurian, Kali Angke, Kali Sabi, dan Cirarab, kewenangannya pada Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk wilayah yang rawan kekeringan di musim kemarau terdapat 295 desa/kelurahan dengan kerawanan air sedang dan tinggi.

 

Dalam kesempatan itu, mewakili Balai dan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Banten, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana menyampaikan usulan tersebut akan ditampung, khususnya yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Usulan bupati/wali kota kami tampung. Sebagian besar sedang kami laksanakan,” ucapnya.

 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizall Anwar mengatakan, pihaknya  menerima masukan atau keluhan terkait kondisi infrastruktur yang ada di wilayah Provinsi Banten. "Kami telah mendengar langsung arahan dari Bapak Gubernur dan mendengar langsung permasalahan atau permintaan dari masing-masing daerah, ini merupakan informasi yang baik untuk kami, selanjutnya kami akan koordinasi dan berkolaborasi dengan para kepala daerah untuk mengatasi persoalan di masing-masing wilayah," tandasnya.(*)