Segera Diperbaiki 22 Halte Rusak Akibat Demo

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan sejumlah halte TransJakarta dan fasilitas umum lain yang rusak akibat demonstrasi segera diperbaiki. Proses pemulihan infrastruktur itu dilakukan tanpa membebani anggaran negara.

 

“Saat ini perbaikan sedang dikerjakan,” ujar Menhub di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

 

Eks Komisaris PLN itu menegaskan, biaya perbaikan tidak akan menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Pembiayaan ditanggung langsung oleh masing-masing instansi terkait, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) maupun MRT Jakarta. “Mereka yang akan melakukan perbaikan,” ujarnya.

 

Meski demikian, Menhub mengakui pihaknya belum bisa memastikan total kerugian yang harus ditanggung oleh instansi-instansi tersebut.

 

Adapun, TransJakarta mengungkapkan, total ada 22 halte yang rusak dampak dari demo. Sejumlah halte dilaporkan terbakar dan dijarah, antara lain Halte Bundaran Senayan, Halte Senayan Bank Jakarta, Halte Polda Metro Jaya, Halte Gerbang Pemuda, Halte Senen Sentral, serta Halte Senen Toyota Rangga.

 

Selain itu, banyak pula halte yang dirusak dan mengalami vandalisme. Beberapa di antaranya berada di kawasan Bendungan Hilir, Kwitang, Kampung Melayu, Kramat Sentiong, Bidara Cina, Cililitan, Semanggi, Petamburan, dan Widya Candra. Kerusakan juga menimpa Halte Jatinegara, Kejaksaan, Matraman Baru, Pemuda Pramuka, Masjid Agung, Gelora Bung Karno 1 (NBRT), hingga Halte Polda Metro Jaya 1 (NBRT).

 

TransJakarta mengaku belum ada hitungan pasti kerugian yang dialami. Namun, berkaca aksi demo menentang Omnibus Law pada 2020, sebanyak 25 halte juga dirusak dengan total kerugian sekitar Rp 65 miliar.

 

Sementara, Pelaksana tugas Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan dari 13 stasiun MRT, hanya Stasiun Istora Mandiri yang rusak. “Untuk estimasi kerugian, kami masih dalam tahap evaluasi. Karena kami masih dalam tahap inventory share,” ucapnya.

 

Pratomo mengungkapkan, terdapat juga perusakan CCTV di sekitar area stasiun. CCTV yang rusak terdapat di area pintu masuk yang menghadap ke jalan serta yang berada di level concourse atau area bawah permukaan jalan.

 

Ketua Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) Budi Susandi mengutuk tindakan pembakaran, perusakan, dan tindakan vandalisme terhadap sejumlah fasilitas layanan transportasi publik.

 

Siapapun pelakunya, tindakan tersebut tidak dapat ditolerir karena mengganggu layanan publik itu sendiri. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan dengan rusaknya fasilitas layanan publik tersebut,” tegas Budi.

 

Budi meminta semua pihak untuk tetap menjaga bersama fasilitas publik agar layanan publik tidak terganggu, baik pada saat ada aksi demo maupun pasca demo. “Kami juga meminta kepada Polri dan TNI untuk tetap menjaga fasilitas layanan publik saat ada aksi demo sehingga tidak ada perusakan maupun pembakaran fasilitas publik,” katanya.

 

Menurutnya, fasilitas umum adalah representasi kehadiran negara terhadap kebutuhan publik. Tanggung jawab untuk merawat dan menjaga fasilitas umum dilakukan bersama semua pihak, agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

 

“Kepada para pelaku perusakan layanan publik dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 16,” jelasnya.